BANTEN RAYA.COM – Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Cilegon nampak belum berkembang dan terkesan jalan tempat. Hal itu, ditengarai karena kapasitas sumber daya manusia (SDM) di KKMP masih sangat minim dan belum cukup paham dan mengerti konsep koperasi dan manajerialnya.
Menurut Edi M Abduh Pakar Politik dan Ekonomi The Sultan Center menjelaskan, faktor SDM akan menjadi hal yang paling penting dalam perkembangan KKPM yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon adalah bagaimana menguatkan SDM dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.
“Yah menjadi hal penting. Untuk itu, Langkah pemerintah adalah harus memperbanyak pelatihan dan kompetensi bagi pengurus KKMP. Jangan sampai ada dana tapi tidak bisa mengelola secara baik,” jelasnya.
Terlebih lagi, papar Edi, ada pertaruhan besar dimana penjamin pinjaman dari Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp3 miliar melibatkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU). Dimana, jika tidak terbayarkan pinjaman Rp3 miliar dengan bunga 6 persen maka DAU akan dipotong.
“Untuk itu, harus benar-benar semuanya siap. Karena pinjaman itu melibatkan keuangan daerah sebagai jaminan,” tegasnya.
Baca Juga: Persiapan MTQ Terus Dimatangkan Siap Libatkan Dewan Hakim Nasional
Edi menyatakan, pihaknya berharap pemerintah sudah mulai menggeber untuk peningkatan kapasitas SDM. Sebab, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu.
“Ini tujuannya adalah bagaimana membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Tapi tentu Kembali lagi harus benar-benar melibatkan SDM yang profesional, akuntabel dan transparan pengelolaanya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop-UKM) Kota Cilegon Didin S Maulana mengatakan, pihaknya akan melakukan pelatihan nanti di anggaran perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Hal itu, agar semua pengurus koperasi yang belum paham bisa memahami manajerial, pengelolaan keuangan dan lainnya soal koperasi.
“Nanti dilakukan pada September sekalian di anggaran perubahan. Masih banyak pengurus yang harus diberikan pemahaman manajemen, keuangan dan lainnya,” ungkapnya.
Didin menjelaskan, pemahaman dan upgruade sumberdaya di kepengurusan menjadi penting. Sebab, dalam Waktu dekat nantinya akan banyak badan usaha milik negara (BUMN) yang bekerjasama dengan KKMP.
“Akan ada business matching dengan BUMN. Artinya semua pengurus harus sudah memahami dan menguasai, sehingga nantinya saat dilakukan kerjasama sudah bisa maksimal,” ucapnya.
Baca Juga: Honor Guru Madrasah Cilegon Mulai Tersendat Lagi Mulai Was-was Terulang Seperti 2024
Sementara itu, Salah satu Ketua KKMP asal kelurahan di Kecamatan Cilegon mengungkapkan, semuanya mengandalkan ketua. Tidak ada pengurus dan anggota yang berfungsi. Bahkan, Sebagian besar KKMP belum memiliki keanggotaan atau hanya anggota yang merangkap jadi pengurus.
“Kalau rapat harus pakai snack dan lainnya itu dari mana kalau bukan ketua. Mau minta dari anggota kan anggotanya belum ada,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jika semua koperasi yang berfungsi atau berjalan rata-rata hanya ketuanya saja. Tidak ada pengurus dan anggota yang jalan.
“Belum ada kalua bukan ketuanya saja. Itu di semua koperasi kelurahan sama saja,” pungkasnya. (***)
