BANTENRAYA.COM – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, hadir di tengah-tengah masyarakat membantu anak kurang mampu melalui program pendidikan kesetaraan.
Dalam pelaksanaannya, Disdikpora Kabupaten Pandeglang meluncurkan program pendidikan kesetaraan berbasis Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah, bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Program nonformal berbasis Ponpes ini memberikan santri mendapatkan ijazah formal Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA, sehingga lulusannya memiliki legalitas yang sama dengan sekolah formal.
BACA JUGA: Tak Hanya Pinjol, OJK Minta Warga Kepulauan Seribu Waspadai Modus Judol yang Makin Beragam
Pernyataan Disdikpora Pandeglang Soal Anak Putus Sekolah
Kepala Disdikpora Pandeglang, Sutoto mengatakan, program pendidikan kesetaraan berbasis Ponpes telah dilaksanakan di Ponpes Salafi Assasul Hilman Tahqidzul di Kampung Pakuhaji, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari.
“Hari ini kami melakukan pendekatan penanganan ATS (Anak Tidak Sekolah) tahun ajaran baru 2026/2027 berbasis Ponpes. Khususnya kepada anak-anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah di Kampung Pakuhaji,” kata Sutoto, Minggu (19/7).
Dikatakannya, pendidikan kesetaraan bekerja sama dengan PKBM, yang merupakan program bagi warga, maupun santri yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal, baik di sekolah maupun madrasah.
BACA JUGA: Andra Soni Minta Industri Penyebab Sungai Cisadane Menghitam Ditindak Tegas
“pendidikan kesetaraan berbasis Ponpes ini kita kolaborasikan dengan PKBM Sinar Lentera Kecamatan Majasari untuk diikut sertakan dalam pendidikan kesetaraan paket B dan paket C,” ujarnya.
Sutoto menerangkan, program pendidikan kesetaraan yang diterapkan Disdikpora Kabupaten Pandeglang, diharapkan dapat membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu yang mengalami putus sekolah.
“Hadirnya pendidikan kesetaraan serta pendidikan non formal untuk menjembatani anak-anak kita yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, dan bisa melanjutkan pendidikan dengan baik,” terangnya.
Menurutnya, kegiatan pendidikan kesetaraan tidak menggangu jadwal mengaji, selama anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran. Apalagi setiap peserta didik yang menempuh pendidikan kesetaraan tidak dibebankan biaya apapun.
BACA JUGA: Tingkatkan Daya Saing, KOMISI XI DPR RI Minta Pemprov Banten, Akademisi dan Pengusaha Bekolaborasi
“Selama mengikuti pendidikan, mulai dari pendaftaran sampai lulus gratis, dan dalam pengelolaannya dihitung sebagai penerima dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), dan PIP (Program Indonesia Pintar),” ungkapnya.
Camat Majasari, Muhadi menuturkan, program pendidikan kesetaraan berbasis Ponpes dari Disdikpora Pandeglang sangat membantu anak-anak dalam mendapatkan akses pendidikan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Pandeglang. Jumlah santri yang mengikuti paket B sebanyak 68 orang, dan pake C sebanyak 35 orang,” tuturnya. ***





