BANTENRAYA.COM – Gubernur Banten Andra Soni meminta dugaan pencemaran yang menyebabkan air Sungai Cisadane di wilayah Pakuhaji dan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, segera ditindaklanjuti.
Permintaan itu disampaikan Andra Soni setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten berhasil mengidentifikasi sumber pencemaran yang diduga berasal dari salah satu industri.
Andra mengatakan, penelusuran yang dilakukan DLHK telah menemukan titik awal perubahan warna Sungai Cisadane menjadi hitam pekat berada di saluran muara Kali Sabi, Kampung Bayur, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.
BACA JUGA: Kisah The Three Lion, Inggris Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia Setelah 1966
Temuan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur kepada DLHK Provinsi Banten untuk menelusuri penyebab berubahnya warna air Sungai Cisadane yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
“DLHK Banten sudah lakukan penelusuran, dan sudah menemukan titik sumbernya mengapa Sungai Cisadane berubah warna menjadi hitam,” kata Andra, Minggu, 19 Juli 2026.
Andra menuturkan, berdasarkan hasil penelusuran awal, pemerintah menduga pencemaran berasal dari aktivitas salah satu industri yang berada di sekitar aliran sungai.
BACA JUGA: Final FIFA World Cup Spanyol Vs Argentina, Siapa Bakal Juara Piala Dunia 2026?
Kendati demikian, dugaan tersebut masih akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan bersama guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Untuk itu, Andra menginstruksikan DLHK Provinsi Banten segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang agar proses verifikasi dan penanganan dapat dilakukan secepatnya.
Andra Soni menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kualitas lingkungan dan kelestarian Sungai Cisadane.
“Penyebabnya sudah ketemu, saya minta DLHK Provinsi Banten berkoordinasi dengan DLH Kota Tangerang untuk segera tindaklanjuti,” tuturnya.
“Bila terbukti melanggar segera dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Andra. ***





