BANTENRAYA.COM – DPRD Kabupaten Serang menyoroti rendahnya realisasi belanja modal tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 karena realisasinya paling rendah dibanding belanja modal lainnya.
Hal tersebut terungkap saat rapat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
Juru Bicara Badan Angagaran DPRD Kabupaten Serang Joko Santoso mengatakan, dalam APBD Kabupaten Serang tahun 2025 realisasi serapan belanja modal tanah hanya mencapai 19,51 persen dari target.
BACA JUGA: Ketua Dewan Cilegon Sebut Tak Ada Komunikasi Soal Sekwan Baru
“Hal yang sama juga terjadi pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang mencapai 86,07 persen dari target,” ujarnya, Rabu 1 Juli 2026.
Ia meminta Pemkab Serang untuk melakukan perbaikan terhadap serapan anggaran belanja modal, khususnya yang berdampak langsung kepada pelayanan publik atau masyarakat.
“Total serapan belanja modal mencapai 91,15 persen. Di tahun yang akan datang pemerintah daerah harus melakukan perbaikan,” katanya.
Selain itu, Joko menyampaikan beberapa catatan lainnya yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperbaiki sistem pengendalian internal, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa dipertahankan.
“Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah harus lebih tertib administrasi serta sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Pihaknya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan harus memaksimalkan potensi khususnya dari pajak dan retribusi, serta meminimalisir kebocoran.
“Kami mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah yang mendukung peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dengan melibatkan dinas terkait, agar potensi pendapatan di tahun berjalan dan tahun mendatang meningkat,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah memastikan penggunaan anggaran akan dilakukan penguatan, monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan opini WTP.
“Kita akan mengelola untuk pengadaan barang dan jasa sehingga nanti tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Kami akan pertahankan opini WTP,” ujarnya.
Ia mengimbau kepada OPD terkait untuk memetakan dan menginventarisir supaya tidak ada lagi kebocoran pajak yang merugikan Pemkab Serang.
“Untuk soal belanja tanah yang dinilai masih belum maksimal itu kendalanya mungkin koordinasinya kurang maksimal. Kita akan panggil Kadis PU (Mochammad Ronny Natadipraja-red),” katanya. (andika).***





