BANTENRAYA.COM – Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengaku tidak ada komunikasi soal adanya mutasi Sekretaris DPRD (Sekwan) baru.
Dirinya mengetahui adanya Sekwan baru dijabat Agus Zulkarnain tidak secara resmi hanya melalaui informasi media.
Rizki menyatakan, kendati rotasi dan mutasi merupakan kewenangan penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon selaku ekskutif.
BACA JUGA: Sambut Tenor 40 Tahun, Pengembang Rumah Subsidi di Banten Desak Harga Naik 5-8 Persen
Namun, mestinya ada etika kelembagaan dan penghormatan terhadap lembaga DPRD sebagai legislatif.
“Kami memahami mutasi ASN merupakan kewenangan Walikota. Namun kami juga meyakini bahwa kewenangan yang baik selalu berjalan beriringan dengan etika pemerintahan dan penghormatan terhadap kelembagaan. Kami pimpinan DPRD baru mengetahui adanya mutasi Sekretaris DPRD melalui informasi yang beredar, dan bukan melalui komunikasi resmi,” katanya usai memimpin rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (1/7).
Menurut Rizki, Sekwan merupakan posisi strategis karena mendukung tugas dan fungsi DPRD. Artinya, komunikasi menjadi bagian penting agar pengelolaan pemerintah berjalan.
“Fungsi Sekretaris DPRD itu sangat strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Kami menganggap komunikasi antarlembaga merupakan bagian yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta penghormatan terhadap kelembagaan DPRD,” ucapnya.
Rizki menyampaikan, ke depan berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan DPRD bisa dikomunikasikan secara baik.
“Kami berharap setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan DPRD dapat dikomunikasikan terlebih dahulu, sehingga sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga dengan baik demi kepentingan masyarakat Cilegon,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengungkapkan, masukan dari Ketua DPRD Kota Cilegon tersebut menjadi hal wajar.
Hal itu, membuktikan bentuk kepedulian dalam menjaga harmonisasi antar lembaga.
“Itu sesuatu yang lumrah, wajar. Lembaga kehormatan seperti DPRD mengkomunikasikan, memberikan masukan, mengingatkan kami untuk menjaga pola komunikasi yang baik,” ungkapnya kepada awak media.
Selanjutnya, imbuh Fajar, akan berkoordinasi dengan Walikota Cilegon Robinsar serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra membahas mekanisme komunikasi antarlembaga agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Setelah ini saya izin dulu dengan Pak Wali untuk ngobrol dengan Pak Sekda,” pungkasnya. (Uri)***





