BANTENRAYA.COM – Pembina Satuan Penegak Putra Pramuka Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin atau UIN SMH Banten Muhammad Wahyudin secara resmi telah bergelar Doktor Hukum Keluarga Islam atau HKI Fakultas Syariah UIN SMH Banten pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Pria berusia 28 tahun ini, merupakan doktor muda yang dinyatakan lulus yudisium dengan pujian setelah memperjuangkan disertasinya dalam Sidang Senat Terbuka Promosi Doktor yang digelar di Auditorium Pascasarjana Kampus 1 UIN SMH Banten.
Sidang terbuka promosi Doktor Muhammad Wahyudin yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Primagraha ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, MA dan dipromotori Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd.
Bertindak sebagai penguji Direktur Pascasarjana UIN SMH Banten Prof. Dr. H. Wasehudin, M.Si, Guru Besar UIN SMH Banten Pro. Dr. H Ahmad Sanusi, LC, MA, dan penguji eksternal Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Prof. Dr. H. Aan Asphianto, MA.
Sejumlah tokoh dari kalangan akademisi Universitas Primagraha, pejabat, hingga aktivis rekan sejawat turut hadir memberikan dukungan kepada Muhammad Wahyudin yang merupakan Doktor Bidang HKI ke 8 dan doktor ke 39 pada program Pascasarjana UIN SMH Banten.
BACA JUGA: 72 Siswa-Siswi SD Terpadu Al-Qudwah Sukses Wisuda Tahfidz Al-Qur’an
Dalam disertasinya yang berjudul ‘Tantangan dalam Penegakan Hukum pada Perjanjian Surrogate Agreement dan Surrogate Mother di Indonesia’, Wahyu, sapaan akrab Muhammad Wahyudin, menitikberatkan pentingnya kejelasan payung hukum negara terhadap Surrogate Agreement atau Perjanjian Surogasi dan Surrogate Mother atau Ibu Pengganti di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar perlu mengambil langkah yang jelas terhadap penetapan aturan praktek perjanjian surogasi ini.
“Indonesia sendiri kan penduduknya banyak, tidak semuanya normal dalam hal kesehatan reproduksi. Masih ada saja yang bermasalah dengan konteks kesuburan maupun seksualitasnya. Sementara, banyak pasangan yang ingin memiliki keturunan yang benar-benar mewarisi DNA-nya sendiri,” katanya kepada bantenraya.com.
Untuk itu, lanjut Wahyu, perlu adanya regulasi hukum yang jelas baik itu secara pandangan agama maupun legalitas negara.
“Penelitian saya kan membandingkan dalam hal hukum positif dengan hukum Islam, bagiamana nanti di Indonesia bisa diambil langkah yang jelas terhadap perjanjian Surogasi ini. Apakah boleh diterapkan apa tidak?” ujarnya.
“Saya juga meneliti perbandingan antar negara eropa dan negara Islam yang telah menerapkan praktek perjanjian Surogasi dan Ibu Pengganti ini. Seperti Iran misalnya, mereka ternyata melegalkan praktik ini demi kebaikan bagi warganya yang ingin benar-benar memiliki keturunan yang mewarisi DNA-nya,” imbuh Wahyu.
Dalam sudut pandang Islam, Wahyu menelaah hadis nabi dan ayat Al-Qur’an untuk dijadikan tolok ukur terkait upaya legalisasi praktik perjanjian Surogasi yang diharapkan bisa diterapkan di Indonesia ke depannya.
“Persoalannya ada pada proses ‘sewa rahim’ dari perempuan yang mengandung janin dari si pria. Kalau dilihat dari proses apakah ini terhindar dari zina atau tidak, tentu secara ilmiah bukan termasuk zina karena sel reproduksi pria disemprot langsung ke rahim bukan melalui proses bercampur atau bertemunya alat reproduksi antara pria dan wanita,” katanya.
Dengan demikian, Wahyu berpendapat, proses Ibu Pengganti ini sebenarnya lebih dilihat dari sisi manfaatnya untuk membantu seseorang memiliki keturunan dari DNA-nya sendiri. Terlebih, saat ini dunia sudah ditunjang dengan teknologi kesehatan yang canggih dan mutakhir.
“Kalau mengangkat anak kan, itu tentu statusnya bukan keturunannya. Yang kami dorong itu perihal keinginan pria atau pasangan yang bermasalah dengan reproduksi untuk menghasilkan keturunan dari darah dan DNA-nya sendiri. Makanya perlu ‘menyewa’ rahim wanita lain,” ucapnya.
BACA JUGA: Lepas 1018 Wisudawan, Universitas Primagraha Mencetak SDM Bermutu Cerdas dan Berakhlak
Tantangan inilah yang kemudian jadi alasan menarik untuk dijadikan bahan disertasi oleh Wahyu.
Sementara itu, Promotor Sidang Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd mengatakan, disertasi yang dibuat oleh Wahyu sudah bagus namun secara tekstual perlu ada perbaikan agar bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain yang berkunjung ke perpustakaan.
“Soal spesifikasi hadis dan ayat Al-Qur’an yang menjadi bahan penelitian juga harus dicantumkan lebih lengkap di dalam disertasinya supaya lebih jelas,” katanya.***





