BANTENRAYA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon melalui Panitias Khusu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj Walikota Cilegon 2025 saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda LKPj Walikota Cilegon 2025.
Pansus LKPj Walikota Cilegon menyoroti tentang beberapa aspek.
Wakil Ketua Pansus LKPj Walikota Cilegon 2025 pada DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh mengatakan, pembahasan LKPj tahun anggaran 2025 akan memasuki fase krusial.
“Setelah dokumen LKPj 2025 diserahkan ke DPRD Kota Cilegon, seluruh anggota Pansus melakukan penelaahan secara mendalam sebagai persiapan dalam Rapat Pansus DPRD Kota Cilegon nanti, “ kata Rahmat pada Selasa, 14 April 2026.
Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN ini menyoroti beberapa aspek temuan serius yang dinilai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek integritas penyusunan dokumen LKPj tahun anggaran 2025.
BACA JUGA: Pembahasan LKPJ Bupati Serang Sempat Memanas, Dewan Tunda Rapat Selama 30 Menit
“Saya tidak sedang mencari kesalahan, tetapi ketika angka dan narasi tidak lagi logis, maka ini bukan sekadar kekeliruan teknis ini menyangkut kredibilitas laporan pemerintah daerah,” kata Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN ini.
Wakil Rakyat dari Kecamatan Purwakarta ini mengatakan, salah satu temuan paling mencolok terdapat pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dalam dokumen LKPj disebutkan target sebesar 88,00 poin, dengan realisasi 58,82 poin, namun capaian kinerja justru ditulis sebesar 102,23 persen. Secara matematis ini tidak dapat diterima. Perhitungan sederhana menunjukkan capaian hanya sekitar 66,84 persen. Selisih lebih dari 35 persen ini bukan margin error, melainkan distorsi yang harus dijelaskan secara terbuka,” paparnya.
Rahmat juga menyoroti adanya narasi yang masih mencantumkan LKPj tahun 2023 dalam dokumen LKPj Tahun 2025.
Ia menilai hal ini sebagai indikasi kuat praktik copy paste tanpa proses verifikasi dan penyesuaian.
BACA JUGA: Pimpin Pansus LKPj Bupati Serang 2025, Azwar Anas Akui Belum Terima Draf
“Kalau ini benar terjadi, maka kita sedang berhadapan dengan pola penyusunan dokumen yang tidak profesional. LKPj bukan dokumen formalitas, tetapi instrumen akuntabilitas publik,” paparnya.
Menurut Rahmat, inkonsistensi data juga ditemukan pada jumlah program yang tercantum dalam dokumen, dalam satu bagian disebutkan 237 program, kemudian berubah menjadi 375 dan 379 program dalam konteks yang sama.
“Ini menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antar sumber data. Perencanaan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan tambal sulam,” paparnya.
Rahmat menilai, keberadaan program yang dinilai tidak relevan secara faktual, seperti Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
“Kita semua tahu bahwa Kota Cilegon tidak memiliki desa, hanya kelurahan. Munculnya program ini mengindikasikan bahwa penyusun laporan tidak memahami karakteristik wilayahnya sendiri atau mengambil referensi dari daerah lain tanpa penyaringan,” cetusnya.
BACA JUGA: Pemprov Banten Targetkan WTP pada LKPj APBD 2025, OPD Diminta Kooperatif
Rahmat juga memertanyakan penggunaan istilah dokumen RPKP yang disebut dalam LKPj, namun tidak dikenal dalam kerangka regulasi perencanaan dan penganggaran daerah.
“Setiap dokumen yang disebut harus memiliki dasar hukum dan posisi yang jelas dalam sistem perencanaan. Jika tidak, maka ini berpotensi menyesatkan dan melemahkan akuntabilitas,” tandasnya.
Atas beberapa temuan tersebut, wakil rakyat empat periode ini mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera melakukan koreksi menyeluruh, disertai penjelasan teknis yang transparan serta penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen.
“Kita tidak ingin LKPj menjadi sekadar dokumen administratif tahunan. Ini adalah cermin kinerja pemerintah daerah. Jika cerminnya buram, maka publik tidak akan pernah melihat kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.***





