BANTENRAYA.COM – Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serang tahun anggaran 2025 sempat memanas sehingga Panitia Khusus (Pansus) yang mewakili DPRD menunda waktu rapat selama 30 menit.
Rapat tersebut ditunda karena Pemkab Serang tidak menyerahkan berkas fisik maupun soft file LKPJ Bupati Serang yang telah direvisi oleh Pemkab Serang.
Ketua Pansus LKPJ Bupati Serang Azwar Anas menunda rapat sekitar pukul 15.30 WIB untuk memberikan waktu kepada Pemkab Serang untuk menuntaskan LKPJ Bupati Serang tahun 2025 yang sudah direvisi.
BACA JUGA: UPK PKBM Daguina: Bukti Nyata Pendidikan Non Formal Memiliki Kedudukan Setara
“LKPD kita pendik karena revisi yang kita sampaikan di pertemuan hari Senin. Sekarang ternyata belum ready sehingga tidak sesuai dengan permintaan revisi yang kita ajukan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai Pemkab Serang belum siap untuk menyampaikan LKPJ sehingga rapat itu dipending sampai berkas hasil revisian itu selesai dan dinyatakan siap untuk dibahas.
“Yang sangat mencengangkan memang mereka belum siap untuk menyampaikan LKPJ dan alasanyanya memang belum di copy. Jadi intinya gimana mau membahas karena dokumennya saja belum kita terima,” katanya.
Azwar Anas menilai pembahasan LKPJ tersebut sia-sia karena Pemkab Serang dianggap meremehkan rapat pembahasan LKPJ bersama Pansus yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Serang.
“Jadi pembahasan hari ini ya sia-sia, kalau memang belum ready berarti mereka menganggap remeh hal ini. Keseriusan Pemda ini dipertanyakan sama kita karena di tahun-tahun yang lalu kan tidak seperti ini,” jelasnya.
Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kabupaten Serang Dite Hendra Purnama mengatakan, dokumen LKPJ Bupati Serang sudah dilakukan revisi sesuai dengan permintaan Pansus.
“Yang kami revisi telah kami rangkum salah satunya koreksi dari Pansus DPRD berkaitan dengan sistematika. Khususnya penyampaian pada bab 3 dokumen RKPD 2025,” ujarnya.
Terdapat beberapa item lain yang dilakukan revisi untuk menindaklanjuti hasil koreksi dan masukan dari Pansus LKPj Bupati tahun 2025.
“Beberapa hal telah kami ee tindak lanjuti. Yang pertama, Pak Sekda pada hari itu juga pada 6 April 2026 telah memerintahkan ke seluruh kepala OPD untuk memperbaiki tabel-tabel yang belum sesuai,” katanya. (andika) ***





