BANTENRAYA.COM – Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menimpa sekitar 100 anak di Kota Tangerang menuai sorotan keras dari kalangan legislatif.
Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan program yang seharusnya menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi siswa.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten Musa Weliansyah menilai, insiden tersebut tidak bisa ditoleransi.
Dia menyebut kejadian itu sebagai sesuatu yang “keterlaluan” dan mendesak adanya langkah tegas dari aparat penegak hukum.
“Gila, 100 persen ini keterlaluan, tidak bisa dibiarkan. Harus ditindak secara hukum,” tegas Musa, Senin (13/4/2026).
BACA JUGA: DPC PKB Kota Cilegon Dibebani Target Menang Pileg 2029, Harus Kembali Rebut Kursi Ketua DPRD Cilegon
Kasus keracunan massal ini juga mendapat perhatian luas setelah sebelumnya diberitakan sejumlah media massa.
Ratusan siswa di Kota Tangerang dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG, mulai dari mual, muntah hingga pusing.
Sebagian bahkan sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.
Anggota DPR RI Wahidin Halim turut angkat bicara terkait kejadian tersebut.
Dia menegaskan, program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Menurutnya, kualitas makanan dan proses distribusi harus menjadi perhatian utama.
BACA JUGA: Pansus DPRD Cilegon Mulai Bedah LKPJ APBD 2025, Telusuri Program yang Tak Tepat Sasaran
Menanggapi kondisi tersebut, Musa menilai persoalan MBG di Banten sudah cukup kompleks dan membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia mendesak agar BGN turun ke dapur-dapur dan melakukan pengawasan ketat.
“Banyak persoalan MBG di Banten. Saya kira saatnya BGN turun ke semua dapur, lakukan investigasi. Yang tidak sesuai SOP segera dihentikan,” ujarnya.
Politisi PPP ink juga menyoroti praktik pengelolaan dapur yang dinilai tidak layak.
Musa menyebut adanya dugaan dapur-dapur dadakan yang beroperasi di rumah kontrakan demi mengejar keuntungan.
“Banyak dapur rumah kontrakan yang disulap jadi dapur demi mendapatkan sewa Rp6 juta per hari. Bahkan lokasinya sembarangan dan dipaksakan,” ungkapnya.
BACA JUGA: DPRD Banten Dorong Larangan Vape Melalui Perda, Soroti Ancaman Narkoba Terselubung
Lebih jauh, Musa mengkritik ketimpangan distribusi program MBG.
Dia menyebut siswa di daerah terpencil justru belum tersentuh, sementara distribusi lebih banyak menyasar sekolah di wilayah yang mudah dijangkau.
“Parahnya lagi, siswa di daerah-daerah terpencil belum tersentuh karena mereka lebih memilih sekolah yang terdekat dan jalannya mulus, yang notabene siswanya anak-anak orang mampu,” katanya.
Musa pun meminta agar kasus keracunan ini diusut tuntas dan pelaku yang bertanggung jawab dijatuhi sanksi pidana.
Menurutnya, penanganan yang hanya sebatas sanksi administratif tidak akan memberikan efek jera.
BACA JUGA: DPRD Banten Minta Pengawasan Ketat ASN WFH untuk Cegah Libur Panjang Terselubung
“Saya minta ini diusut tuntas, pelakunya harus diberikan sanksi pidana. Kita harus mencontoh negara lain seperti China. Ketika ada keracunan, maka penanggung jawabnya harus diproses secara hukum,” tegas Musa.
Musa juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait, termasuk tenaga ahli gizi dan pengelola dapur.
Dia mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap bahan makanan yang digunakan.
“Kalau kasus keracunan terus berulang tetapi hanya diberikan sanksi suspend atau pemberhentian sementara, saya kira ini tidak akan ada hentinya. Buat apa ada ahli gizi kalau pengawasannya kurang?” ujarnya mempertanyakan.
Dia menambahkan, insiden ini merupakan bentuk kecerobohan yang melibatkan banyak pihak dalam rantai pengelolaan makanan pada program MBG. Karena itu, dia meminta agar ada efek jera supaya kasus serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.
BACA JUGA: Jangan Lagi Ditunda-tunda! DPRD Kabupaten Serang Desak SD Inpres Cikeusal Bangun Secepatnya
“Keracunan ini bentuk kecerobohan pengelola dapur, termasuk ahli gizi, termasuk juru masak di dapur tersebut,” katanya.
Musa kembali menegaskan pentingnya penyelidikan yang objektif dan profesional agar kasus ini terang benderang. Dia ingin kasus ini menjadi perhatian serius agar pengelola SPPG bisa lebih berhati-hati.
“Sekali lagi saya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Lakukan penyelidikan secara objektif dan profesional,” ujarnya.***





