BANTENRAYA.COM – Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mulai diberlakukan setiap Jumat menuai sorotan. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Nia Purnamasari menuntut agar pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH diperketat agar tidak disalahgunakan menjadi “libur tambahan”.
Menurut Nia, kebijakan WFH yang akan mulai diterapkan pada Jumat besok berpotensi menimbulkan celah pelanggaran disiplin jika tidak diiringi dengan sistem kontrol yang jelas dan terukur. Karena itu, dia menuntut agar ada pengawasan kepada para PNS yang mendapatkan tugas WFH.
“Jangan sampai WFH ini justru dimanfaatkan sebagai tambahan hari libur. Harus dipastikan ASN tetap bekerja dan produktif dari rumah, bukan malah bersantai,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten ini menegaskan, fungsi pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena perubahan pola kerja dari bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah. Terlebih, hari Jumat dinilai krusial karena menjadi penghubung antara hari kerja dan akhir pekan.
BACA JUGA : Pegawai Pemkot Cilegon Yang Nekat Pergi Ke Luar Kota Saat WFH Akan Kena Sanksi
“Kalau tidak diawasi ketat, ini bisa menjadi long weekend terselubung. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Nia mendorong Pemprov Banten untuk menerapkan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, seperti laporan kinerja harian, absensi digital berbasis lokasi, hingga pemantauan langsung oleh atasan masing-masing.
“Perlu ada sistem yang bisa mengukur output kerja ASN secara real time. Jadi bukan hanya hadir secara administratif, tapi juga terlihat hasil kerjanya,” katanya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Banten akan mulai memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong pola kerja fleksibel di lingkungan birokrasi, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi.
BACA JUGA : Soal Penerapan WFH, Pemkot Serang Tegaskan Ikuti Arahan Pemerintah Pusat
Namun demikian, Nia mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja harus tetap diimbangi dengan akuntabilitas. Dia meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lengah dalam melakukan pengawasan internal.
“WFH boleh saja, tapi disiplin dan tanggung jawab ASN harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat justru menurun,” ujarnya. (***)





