BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan dukungan terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mulai diberlakukan setiap hari Jumat sejak 1 April 2026.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong efisiensi energi sekaligus membentuk budaya kerja yang lebih adaptif.
Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar penyesuaian sistem kerja, tetapi juga bagian dari upaya konkret dalam mengurangi konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).
“Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, kami mendukung adanya kebijakan WFH, khususnya pada hari Jumat. Dengan ini ASN diharapkan dapat berhemat dalam penggunaan BBM,” ujarnya, Rabu, (1/4/2026).
Menurut Andra, ASN memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran masyarakat terkait efisiensi energi. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk menjadi contoh dalam mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu.
BACA JUGA : Pemprov Banten Luncurkan Aplikasi Samsat Ceria, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat Ponsel
“ASN juga diharapkan mampu memberikan teladan bagi masyarakat agar tidak melakukan pemborosan,” katanya.
Andra menambahkan, penghematan energi tidak hanya dilakukan melalui pengurangan mobilitas, tetapi juga melalui perubahan kebiasaan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah. Penggunaan seperti listrik dan air harus dilakukan secara bijak dan sesuai kebutuhan.
“Selama itu tidak digunakan, mohon untuk dimatikan. Kadang kita suka lupa, baik di kantor maupun di rumah,” ujarnya.
Kendati demikian, Andra memastikan bahwa kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah mengatur sistem kerja secara proporsional agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kita memastikan bahwa seluruh pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat menegaskan bahwa kebijakan WFH setiap Jumat merupakan bagian dari strategi nasional untuk merespons tekanan global, sekaligus mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan birokrasi.
BACA JUGA :ASN Pemkot Cilegon WFH Mulai April? Semua Keputusan Tergantung ‘Surat Sakti’
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut aturan WFH ASN setiap Jumat telah dituangkan melalui surat edaran bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia mengatakan, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ASN melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” kata Airlangga.(***)





