BANTENRAYA.COM – Pemkot Cilegon masih menunggu arahan dan edaran resmi dari pemerintah pusat soal kebijakan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA).
Jika sudah ada, maka Pemkot Cilegon akan merumuskan dan membahas lebih lanjut secara teknis kebijakan WFH tersebut.
Diketahui, Pemerintah Pusat mewacanakan adanya WFH satu hari untuk pekerja ASN dan swasta. Hal itu dilakukan untuk menghemat kuota BBM yang berpotensi terkena imbas dari konflik perang Amerika Serikat dan Iran.
BACA JUGA: Investor China Rising Capital Tertarik Buka Kawasan Industri di Sawah Luhur
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon Noviyogi Hermawan mengatakan, sampai sekarang belum ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Banten soal adanya kebijakan WFA. Jika ada maka pihaknya akan membahas secara teknis.
“Nanti akan dibahas lebih lanjut. Namun, sampai sekarang belum ada arahan dari kementerian ataupun provinsi,” katanya, Kamis 26 Maret 2026.
Yogi panggilan akrab Noviyogi Hermawan menyatakan, kebijakan WFA dan WFH sendiri baru berlaku untuk lebaran 2026. Dimana, WFA sudah dilakukan pada 16, 17, 25, 26 dan 27 Maret 2026.
BACA JUGA: Selat Sunda Didorong Jadi Sumber PNBP, DPRD Banten Usulkan Tarif Kapal Internasional
“Kami masih melaksanakan yang sesuai edaran Walikota Cilegon. Namun, untuk teknis pengawasan dan pelaksanaan itu ada di BKPSDM,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu kepala dinas yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, tidak akan ada pengaruh untuk efisiensi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Cilegon.
Hal itu, karena sejak awal untuk kendaraan beberapa kepada dinas dan bidang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dihilangkan, terutama yang kendaraan sewa.
“Kalau yang plat merah masih ada BBM-nya. Namun, yang sewa atau plat hitam itu BBM harus beli sendiri, anggaran sudah dihapuskan,” tuturnya.
“Awalnya penyedia yang akan memberikan BBM tapi karena tidak masuk budgetnya maka tidak mau, sehingga untuk kebutuhan yah dari kantong sendiri,” ungkapnya.
Kebijakan WFA sendiri, jelasnya, tidak akan berpengaruh dengan kinerja ASN. Hal itu karena ASN memang sebagian besar juga bekerja diluar, terutama saat hadir acara dan rapat baik di daerah dan luar daerah.
“Selama ini juga memang kan agendanya cukup banyak rapat di luar dinas (internal-red). jadi itu tidak akan berpengaruh jika ada nanti kebijakan satu hari WFH atau WFA,” pungkasnya. ***





