BANTENRAYA.COM – Jabatan Direktur Utama PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) atau PT ABM sudah tiga kali diisi oleh pelaksana tugas (plt) selama kurun waktu satu tahun terakhir.
Selama tiga kali pergantian itu, mereka dinilai gagal membawa PT ABM menjadi perusahaan yang lebih baik.
Kegagalan itu menjadi pertanyaan tentang keseriusan, komitmen, dan kredibilitas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh undang-undang melaksanakan seleksi terbuka untuk memilih pejabat definitif di perusahaan plat merah milik Pemprov Banten tersebut.
BACA JUGA: SPPG Tegal Ratu 009 Serap Beras Unggulan dari Petani Binaan YBBN Banten
Berdasarkan catatan Banten Raya, pada 3 Desember 2024 Direktur Utama PT ABM Syaiful Wijaya , Direktur Operasional PT ABM Ilham Mustofa, dan Komisaris Independen PT ABM Hari Bowo diberhentikan dari jabatan mereka.
Setelah itu, diangkatlah Ronal Arinando sebagai Plt Direktur PT ABM. Sementara jabatan Plt Komisaris PT ABM dipercayakan kepada Handian. Tugas utama mereka adalah membentuk pansel hingga terpilih direksi dan komisaris PT ABM yang definitif.
Namun tugas pembentukan pansel dan pembukaan seleksi terbuka diduga tidak dilakukan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Yang terjadi justru kembali diangkat Plt Direktur PT ABM yakni Yoga Utama dan Plt Komisaris PT ABM yaitu M Yusuf pada 13 Februari 2025 dengan tugas pokok yang sama, membetuk pansel hingga terpilih direksi dan komisaris PT ABM yang definitif.
Setelah Yoga Utama tersandung kasus dugaan korupsi minyak goreng, jabatan Plt Direktur PT ABM dikosongkan pada 18 Juli 2025 dan di saat yang sama mengangkat Babar Suharso sebagai Plt Komisaris PT ABM. Adapun posisi Plt Direktur dikosongkan.
Sudah tiga kali berganti, namun Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tidak kunjung bertindak.
Pengamat kebijakan publik Untirta Ikhsan Ahmad mengatakan, kepemimpinan PT ABM yang tiga kali dipegang plt menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola internal di PT ABM.
Plt sejatinya bersifat sementara dan tidak dirancang untuk memikul beban strategis jangka panjang.
“Ketika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, organisasi kehilangan kepastian arah, keberanian mengambil keputusan menurun, dan ruang akuntabilitas menjadi kabur,” kata Ikhsan, Rabu (17/12/2025).
Situasi itu, kata Ikhsan, ikut menjelaskan mengapa kinerja PT ABM sebagai perusahaan milik Pemprov Banten tidak kunjung membaik, bahkan ada plt yang terjerat kasus hukum.
Itu menandakan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan, bukan sekadar kesalahan personal.
Atas berbagai persoalan yang muncul, Ikhsan menyoroti peran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang seharusnya bisa menjadi fasilitator dan penjaga tata kelola dengan segera menyiapkan dan mengusulkan seleksi terbuka dirut definitif kepada Gubernur Banten.
“Pelaksanaan seleksi terbuka itu sejatinya tidak akan memakan waktu sampai satu tahun lamanya jika Biro Ekbang benar-benar serius menjalankan fungsinya sesuai peraturan. Hanya saja, lain ceritanya jika peran wasit ikut merangkap menjadi pemain,” katanya.
Hal itu, kata Ikhsan, jelas akan membuat suasana menjadi keruh, rumit dan penuh dengan intrik. Sehingga wajar bila PT ABM kemudian susah berkembang, “Karena wasitnya ternyata ikut menjadi pemain,” jelasnya.
Oleh karena itu, untuk menjaga objektivitas, Ikhsan mendorong agar BKD Banten dan Inspektorat Banten untuk turun melakukan pengawasan dan investigasi secara menyeluruh guna memastikan batas kewenangan tetap dijaga dan mencegah potensi penyimpangan.
Sementara, Gubernur dan Wakil Gubernur perlu mengambil langkah tegas dan terukur dengan mempercepat penetapan pimpinan definitif berbasis meritokrasi demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan PT ABM dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Ismail belum merespons permintaan wawancara yang dilayangkan kepadanya terkait masalah ini.
Ismail sendiri baru menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten mulai 3 November 2025 lalu. ***





