BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi Banten hingga saat ini belum mempublikasikan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Ketika dicari di mesin pencari, tidak ditemukan dokumen tentang Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Padahal, menurut Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten Hadi Prawoto peraturan gubernur tersebut sudah dibuat.
Pusat Telaah dan Informasi Regional atau PATTIRO Provinsi Banten pun buka suara terkait masalah ini.
Deputi Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani, mengatakan, Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten perlu segera dipublikasikan.
BACA JUGA: Begini Cara Mendapatkan Tiket IMOS 2025
Ini merupakan bagian dari bentuk mewujudkan transparansi kepada publik.
“Terkait Pergub BPO yang belum diketahui, saya rasa ini harus segera dipublikasikan sebagai bentuk transparansi kepada publik,” kata Amin.
Dengan mempublikasikan pergub tersebuut, kata Amin, maka publik bisa ikut melakukan pengawasan untuk mendorong akuntabilitas dan visi anti korupsi sebagaimana menjadi jargon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
Amin pun mengajak publik untuk mengawal isu tentang BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ini.
Sebab dalam pelaksanaanya BPO sebelumnya menyisakan masalah hukum.
BACA JUGA: Bocoran Harga Tiket IMOS 2025, Weekday Semurah Ini
“Saya rasa BPO ini salah satu yang mesti dikawal. Kenapa? Kita harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya yang masih menyisakan tanda tanya. Dugaan penyalahgunaan dana BOP tahun 2022-2024 sempat menjadi perhatian Kejati Banten meskipun sejak Februari 2025 tidak terdengar lagi kelanjutan kasus hukumnya,” kata Amin.***





