BANTENRAYA.COM – Puluhan kendaraan milik aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten kedapatan menunggak pajak.
Temuan itu terungkap saat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda melakukan penyisiran kendaraan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B Kota Serang pada Rabu, 17 September 2025.
Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten Rita Prameswari menyampaikan, dalam razia yang melibatkan tiga Unit Pelaksana Teknis atau UPT Samsat ini, ditemukan sedikitnya 86 kendaraan roda empat tercatat menunggak pajak, termasuk satu kendaraan dinas.
“Pada kegiatan ini kami melibatkan tiga Samsat untuk bertugas, yakni samsat Kota Serang, Ciruas, dan Pandeglang. Kita sisir satu-satu kendaraan yang belum bayar atau menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak itu kita pasangi stiker, termasuk juga yang berpelat merah. Setelah pendataan, total ada sekitar 86 kendaraan yang tercatat menunggak pajak dengan total taksiran hampir Rp200 juta,” kata Rita.
Rita mengatakan, usai melakukan penelusuran, pihaknya akan segera melakukan pendataan kepemilikan kendaraan yang menunggak pajak tersebut, dan mengelompokan berdasarkan instansi tempat kerjanya.
BACA JUGA: Pandeglang Berpotensi Kembali Alami Hujan Ringan
“Nanti kita klaster berdasarkan OPD mana saja. Kemudian akan koordinasi dengan kepala OPD terkait, apakah pembayarannya dipotong dari tunjangan atau langsung dibayar ke samsat terdekat,” jelasnya.
Rita juga mengungkapkan, bedasarkan hasil program pemutihan pajak sebelumnya, terdapat sekitar 750.000 kendaraan yang sudah membayar pajak dengan total dana yang masuk sekitar Rp300 miliar dari potensi Rp742 miliar.
“Sekitar Rp400 miliar lagi yang masih tersisa, dengan total 2,3 juta kendaraan yang menunggak. Namun, 800 ribu unit kendaraan sudah berhasil kita kurangi dari data tunggakan,” ujarnya.
Lebih lanjut Rita menghimbau, agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten dapat mentaati pajak. Terlebih, kata dia, ASN adalah contoh bagi masyarakat.
“Iya ini sengaja kita lakukan penempelan stiker di saat Apel, karena untuk memberikan efek kejut kepada pemilik kendaraan yang berstatus sebagai ASN. Karena pajak kendaraan wajib dibayar tepat waktu sesuai kendaraan yang digunakan,” tandasnya.
BACA JUGA: Hendak Keluar Rumah Saat Hujan Petir, Warga Pasirdurung Pandeglang Tewas Tersambar Petir
Sementara itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak.
Pegawai Pemprov Banten harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
“Sekarang kami tekankan dulu kepada seluruh ASN Pemprov Banten supaya memberi contoh. Dengan begitu, kepatuhan pajak bisa dimulai dari kami,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindaklanjut, Deden mengaku akan memerintahkan Bapenda Banten untuk mencatat dan menagih kepada pemilik kendaraan yang merupakan ASN Pemprov Banten tersebut.
“Kita akan terus lakukan penagihan. Datanya sudah ada by name by address, lengkap dengan OPD tempat mereka bekerja. Jadi nanti penagihannya akan menyasar perkantoran agar tidak salah sasaran,” paparnya.
BACA JUGA: Heboh Aksi Warga Minta Uang Ke Wisatawan Asing di Danau Lido Bogor, Warganet Geram
Dirinya menuturkan, dari hasil razia pada hari ini, setidaknya terdapat 86 kendaraan baik milik dinas maupun pribadi menunggak pajak.
“Tadi disampaikan kalau sekitar 86 kendaraan. Kalau dihitung nominal, potensi pajak yang bisa didapat hampir Rp200 juta. Lumayan kan itu untuk satu hari, dan mudah-mudahan para ASN segera melunasi kewajibannya,” pungkas Deden.
Terpisah, Plt Kepala Samsat Kota Serang, Ratu Ema Mahfudloh menyampaikan bahwa, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengingatkan para wajib pajak dilingkungan Pemprov Banten yang menunggak pajak untuk dapat segera membayar pajaknya.
“Kita pasangi stiker sebagai bentuk pengingat kepada para pegawai yang ada di Pemprov Banten untuk bisa segera membayarkan pajak kendaraannya,” katanya.
Ema juga menuturkan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendata tunggakan baik tahunan ataupun lima tahunan khususnya ASN dan pegawai Pemprov. Baik kendaraan pribadi maupun yang memegang kendaraan dinas.
BACA JUGA: Rumah Subsidi Pondok Pengampelan Indah Launching Tipe Japanese Konsumen Bisa Dapat Sepeda Listrik
“Alhamdulillah dimulai jam 8 sampai setengah 9, kami dari unit samsat Kota Serang sudah mencatat sekitar 30 unit kendaraan yang kita pasangi stiker,” jelasnya.***





