BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten terus mengupayakan untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Pemprov Banten terus menggali sumber-sumber PAD baru yang saat ini menjadi kewenangan Pemprov Banten.
Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, dalam upaya peningkatan PAD tersebut perlu dukungan dari semua pihak.
Ia menuturkan, Pemprov Banten saat ini tengah memaksimalkan penarikan pajak yang merupakan kewenangan baru seperti pajak alat berat dan pajak tenaga kerja asing atau TKA.
Baca Juga: Direktur RSUD Cilegon Teken Maklumat Pelayanan, Wajib Punya Spesialisasi Unggulan
“Untuk pendapatan, kita perlu dukungan bersama, seperti kita punya aspek kewenangan baru dalam rangka pajak alat-alat berat, ini kan perlu penguatan bersama. Kemudian juga dalam rangka kita tambahan pendapatan dari bangsa asing, itu juga perlu penguatan kita bersama,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 6 Juni 2024.
Al Muktabar mengungkapkan, selain meningkat pendapatan dari sektor yang baru menjadi kewenangan provinsi, pihaknya juga terus memaksimalkan apa yang sebelumnya merupakan kewenangan provinsi.
“Begitu juga terhadap yang sudah given berjalan, kebersamaan masih tetap diperlukan, dukungan untuk kita bersama. PKB (pajak kendaraan bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan air permukaan itu perlu dilakukan bersama-sama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten, EA Deni Hermawan mengatakan, untuk penarikan pajak alat berat, saat ini pihaknya masih terdapat persoalan terkait regulasi yang berlaku.
Baca Juga: Warga Kelapa Gading Protes Penerangan Jalan dan Masalah Pembangunan ke DPRD Kota Serang
Deni menerangkan, keberadaan alat berat yang ada di suatu proyek pekerjaan atau perusahaan harus diverifikasi statusnya terlebih dahulu, apakah milik sendiri atau sewa ke perusahaan.
“Untuk alat berat itu masih terus kita lakukan upaya-upaya, akan tetapi yang jadi persoalan itu adalah pada regulasinya. Jadi, alat berat yang kita tarik (pajaknya) itu adalah yang milik dan ada di perusahaan tersebut,” terangnya.
Deni mengatakan, saat ini pihaknya terbentur akan regulasi yang mengharuskan untuk melakukan verifikasi data sebelum menagih pajak.
Karena banyaknya alat berat yang ada di Banten, bisa jadi bukan menjadi kewenangannya.
Baca Juga: Petani Kabupaten Lebak Keluhkan Sulitnya Dapatkan Pupuk Bersubsidi
“Jadi memang persoalannya itu untuk verifikasi data dulu. Kita perlu pastikan dulu, ini (alat berat) asalnya dari mana, milik siapa, begitu. Karena bisa jadi bukan kewenangan kita,” jelasnya.
“Kita perlu verifikasi dulu, karena tadi belum tentu yang banyak ada di sini, itu adalah kewenagan yang bisa kita ambil. Nantinya malah jadi memberatkan di wajib pajak. Di sana dipukul, di sini dipukul (tagih). Kan kasihan juga,” sambungnya.
Lebih lanjut Deni mengatakan, terkait target yang ditetapkan untuk penerimaan pajak alat berat, Ia menargetkan di angka Rp3,35 milliar di tahun 2024 ini.
Baca Juga: KPU Kabupaten Lebak Butuh 3.469 Petugas Pantarlih untuk Kebutuhan Coklit
Sistematika yang akan diterapkan, dirinya menerangkan, yakni menarik besaran pajaknya sebesar 0,2 persen dari harga alat berat.
“0,2 persen dari harga. Jadi kalau harganya 2 miliar, ya 0,2 persennya berapa, begitu. Kita gak targetin tinggi-tinggi, karena masih tahap awal kita menjajaki,” katanya.
“Target kita di Rp3,35 miliar untuk tahun ini. Kecil, karena belum menggigit sekali. Yang menggigit mah tetap PKB dan BBNKB,” tambahnya.
Selain itu, di tahun 2024 ini Pemprov Banten juga mulai menarik pajak untuk para TKA yang bekerja di wilayah Banten.
Baca Juga: Tiga OPD Kabupaten Lebak Dipimpin Plt, Ini Daftarnya
Dari para TKA itu, Pemprov Banten menarik pajak dengan tarif yakni 100 dolar perbulan.
Dia menjelaskan, TKA yang bisa diambil retribusinya oleh pihaknya, itu merupakan mereka yang bekerja dibeberapa tempat sekaligus.
Sementara, mereka yang hanya bekerja pada satu tempat atau satu kota, itu menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah setempat.
“Di Banten itu ada ribuan TKA yang bekerja sesuai aturan di kita, dan mereka itu bisa menjadi sumber retribusi bagi kita. Tahun kita sudah mulai,” terangnya.
Baca Juga: Satu Jemaah Haji Kabupaten Lebak Meninggal Dunia di Tanah Suci
Lebih jauh Deni menerangkan, penarikan retribusi pajak TKA dan alat berat ini dilakukan pihaknya untuk menutupi hilangnya potensi pendapatan daerah pada tahun 2025.
Pihaknya memprediksi, Pemprov Banten akan kehilangan pendapatan sebesar Rp1 triliun saat penerapan Opsen pajak pada tahun 2025 mendatang.
Aturan pajak opsen sendiri tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD yang mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Saat ini, pihaknya mencatat retribusi TKA ini baru mencapai Rp97 jutaan.
Baca Juga: Rajin Sosialisasi, Tapi 1,2 Juta Warga Banten Masih Mangkir Lapor SPT Tahunan
“Angkanya belum bisa menutupi, tapi kita harus tetap melakukan akselerasi,” ujarnya.***





