BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang membahas sewa tarif penggunaan Alun-alun Pandeglang.
Pembahasan sewa tarif dilakukan untuk membuat Peraturan Bupati atau Perbup penggunaan kawasan Alun-alun Pandeglang.
Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda nomor 9 tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha, dan Perda nomor 4 tahun 2008 tentang K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban).
“Sewa tarif Alun-alun itu memang sesuai Perda. Makanya, hari ini kita bahas biar diperkuat dengan Perbup,” kata Nuriah, Asisten Daerah Bidang Ekonomi, dan Pembangunan Setda, ditemui usai rapat membahas Alun-alun di Gedung Setda Pandeglang, Rabu 17 Januari 2024.
Baca Juga: Nunggak Sewa Kios, Kejari Pandeglang Tertibkan Kepemilikan Kios Pasar Badak
Nuriah mengatakan, dibuatnya Perbup tersebut untuk memberikan keleluasaan bagi para pedagang kecil.
Meski dalam Perda K3 para pedagang tidak boleh berjualan di kawasan trotoar, badan jalan, jalur hijau, dan taman umum, terkecuali pada tempat-tempat yang khusus disediakan bagi para pedagang untuk berjualan.
“Dengan dibuatnya Perbup ini nanti kita tentukan mana saja titik-titik kawasan Alun-alun yang boleh disewakan, dan digunakan untuk lokasi berjualan para pedagang,” ujarnya.
Menurutnya, dalam Perda retribusi jasa usaha, dan Perda K3 diperlukan aturan mengenai penggunaan Alun-alun Pandeglang.
Baca Juga: Rawan Digugat, Ribuan Bidang Aset Pemkot Serang Belum Bersertifikat
Oleh karena itu, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan membuat rancangan Perbup tentang penggunaan kawasan Alun-alun Pandeglang.
“Turunan dari Perda harus kita buat Perbup. Nanti dalam Perbup ini bisa ditentukan tempat-tempat tertentu untuk pedagang berjualan maupun bagi yang melakukan sewa Alun-alun,” terangnya.
Kata Nuriah, keberadaan Perda retribusi jasa usaha, dan Perda K3 tersebut bisa memberikan dampak ekonomi bagi para pedagang kecil.
Dengan harapan, sewa tarif Alun-alun itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sewa Alun-alun ini, selain memberikan manfaat untuk pedagang, ada PAD yang masuk. Terutama ada retribusi kebersihan, sewa tanah, dan bangunan di Alun-alun untuk meningkatkan PAD,” ujarnya. ***





