BANTENRAYA.COM – Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten untuk memotong tunjangan kinerja bagi pegawai yang indisipliner.
Pemotongan tunjangan kinerja atau tukin ia katakan usai dirinya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten beberapa waktu lalu.
Al Muktabar menemukan adanya tingkat kehadiran para pegawai yang masih rendah.
Al Muktabar mengatakan, tindakan tidak disiplin adalah pelanggaran bagi aparatur sipil negara atau ASN sebagai pelayan publik.
Baca Juga: Pembuangan Sampah di Drainase Jadi Penyebab Banjir Kota Serang, Ini 17 Lokasi yang Rawan Terendam
Ia juga meminta agar BKD mencocokkan langsung tingkat absensi online dengan kehadiran langsung dan apabila ada pelanggaran langsung dilakukan penindakan berupa pemotongan tukin.
Merespons hal tersebut, Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, sanksi pemotongan tukin sudah sejak lama dilakukan di Pemprov Banten.
Ia juga menerangkan bahwa, aturan mengenai tukin tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur atau Pergub Banten.
“Jadi, dalam konteks itu Pak Gubernur betul ya (adanya pegawai tidak disiplin), tapi melihatnya tidak hanya dalam konteks itu saja, beliau sebenarnya lebih kepada ingin meningkatkan disiplin pegawai Pemprov Banten di tahun baru ini. Jadi bukan karena pekerjaannya belum ada, atau merasa belum mendesak, lantas kemudian terus leha-leha, begitu kira-kira,” kata Nana kepada Banten Raya, Minggu, 14 Januari 2024.
Baca Juga: Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen, PHRI Provinsi Banten: Sekalian Saja 100 Persen Biar Tutup
Nana juga menjelaskan, untuk perhitungan pelanggaran absensi itu adalah hitungan kumulatif.
Para pegawai yang bermasalah pada absensi, akan dikenakan pemotongan tukin sebesar tiga persen.
“Kalau untuk pemotongan (tukin) itu sudah lama kita laksanakan. Jadi hitungannya itu kumulatif, misal hari ini pegawai itu terlambat, nah itu dihitungnya satu bulan. Per hari-nya itu di-charge otomatis by sistem sebesar tiga persen. Jadi semakin sering bermasalah, ya semakin besar,” jelasnya.
“Dan itu nanti juga akan keterangannya di sistem. Semisal pemotongan karena terlambat, pulang cepat, atau kinerja yang tidak tercapai, atau tidak hadir tana keterangan, bahkan yang terkena hukuman disiplin juga akan ada keterangannya,” sambung Nana.
Baca Juga: KLIK DISINI! Tiga Cara Bersihkan BI Cheking Supaya Mudah Ajukan Kredit ke Bank
Nana mengatakan, berdasarkan pemantauan pada sistem miliknya, setiap harinya selalu ada saja pegawai yang telat absen.
Akan tetapi, ia menklaim bahwa tingkat absensi di lingkungan Pemprov Banten masih dalam rata-rata yang baik.
“Ya ada saja satu dua orang per hari nya yang melanggar (absensi), entah mungkin lupa absen atau telat absen. Tapi secara rata-rata kita selalu di atas 90 persen untuk absensi, masih baguslah toleransinya. Karena begini, tingkat penilaian pegawai itu kan ada dua, yaitu prestasi kerja dan perilaku kerja, dan dua hal itu jika digabungkan, rata-rata selalu di atas 90 persen,” tuturnya.
Lebih lanjut Nana juga mengatakan, meskipun pihaknya memiliki sistem untuk memantau kinerja dan perilaku ASN.
Baca Juga: Menangi Derbi London, Chelsea Mulai Jajaki Zona Eropa
Akan tetapi, menurutnya, yang paling penting dalam melakukan pengawasan adalah dari atasan langsung di tiap-tiap OPD.
“Perlu diingat bahwa, mesin dan sistem itu sifatnya hanya mediasi saja, yang penting itu adalah pengawasan dari atasan langsung di tiap-tiap instansi. Artinya atasan harus bersikap tegas kepada pegawai yang tidak disiplin, baik dalam hal kinerja dan perilaku,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Virgojanti yang juga melakukan sidak beberapa waktu yang lalu mengatakan, kedisiplinan pegawai sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan.
Untuk itu, pihaknya juga meminta agar para pegawai di Pemprov Banten untuk taat pada peraturan dan terus meningkatkan kedisiplinan.
Baca Juga: Lima Saham Dengan Dividen Yield Paling Tinggi Tahun 2024
“Disiplin pegawai itu mempengaruhi pada kualitas pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Pemprov Banten. Jadi, ASN harus tegakkan kedisiplinan,” katanya.***





