BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperluas akses pendidikan menengah dengan membangun sebanyak tujuh unit sekolah baru (USB) di sejumlah wilayah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendekatkan akses sekolah bagi masyarakat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak Banten.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pembangunan tujuh USB tidak semata-mata ditujukan untuk menambah bangunan sekolah.
Lebih dari itu, ia berharap, keberadaan sekolah baru dapat membuat akses pendidikan semakin dekat, terjangkau, dan merata bagi masyarakat.
“Jadi tidak hanya sekadar membangun gedung sekolah, tetapi lebih dari itu guna menghadirkan kesempatan belajar yang lebih dekat dan lebih luas bagi anak-anak di Provinsi Banten,” kata Andra.
BACA JUGA: Siswa Sekolah Rakyat di Lebak Ikuti Pra MPLS di Gedung Baru
Diketahui, ketujuh sekolah tersebut yakni SMAN 33 Kabupaten Tangerang, SMKN 16 Kabupaten Tangerang, SMKN 12 Kota Tangerang, SKh 01 Kabupaten Serang, SMKN 2 Cihara Kabupaten Lebak, SMAN 9 Kota Serang dan SMKN 17 Kabupaten Pandeglang.
Andra menyebut, pembangunan tujuh sekolah baru itu diperkirakan menambah daya tampung sekitar 1.356 peserta didik.
Penambahan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan daya tampung maupun akses menuju sekolah negeri.
Menurut Andra, pembangunan USB juga menjadi salah satu langkah untuk menekan kesenjangan akses pendidikan di Banten. Namun, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sekolah negeri.
Pemprov Banten, kata dia, juga tetap menjalankan Program Sekolah Gratis (PSG) pada sekolah swasta sebagai bagian dari strategi memperluas kesempatan belajar.
BACA JUGA: Semangat Tak Sekadar di Lapangan, Paskibra Cikande Kunjungi Sekolah Sambut Generasi Baru!
Andra mengatakan, dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, sejumlah indikator pendidikan di Banten mulai mengalami peningkatan. Ia mengungkap, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat meningkat dari 63,50 persen pada 2024 menjadi 65,28 persen pada 2025.
Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK sederajat juga mengalami peningkatan dari 79,42 persen menjadi 82,97 persen pada periode yang sama.
Meski demikian, Andra menegaskan peningkatan tersebut belum menjadi alasan bagi Pemprov Banten untuk berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan besar untuk memastikan semakin banyak anak Banten dapat memperoleh akses pendidikan menengah.
“Oleh karena itu, pekerjaan kita belum selesai. Justru angka-angka itu menjadi alasan mengapa Pemprov Banten harus terus memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.***





