BANTENRAYA.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda Kalimantan pada 2026 bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang menunjukkan masih lemahnya kepedulian terhadap alam dan keselamatan sesama. Hutan yang terbakar, udara yang dipenuhi asap, serta aktivitas masyarakat yang terganggu menjadi bukti bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada rusaknya pepohonan, tetapi turut mengancam kehidupan manusia.
Berdasarkan laporan BPB-PK Kalimantan Tengah pada 19 Oktober 2026, sejak awal tahun hingga 18 Oktober, tercatat 6.639 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 19.502,65 hektare. Dampaknya pun dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya kegiatan belajar mengajar.
Sebanyak 223 sekolah di wilayah terdampak telah mengalihkan pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh akibat paparan asap. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi persoalan yang bisa dianggap biasa.
BACA JUGA: UPTD Dana Bergulir Kucurkan Rp127 Juta Pinjaman Modal untuk UMKM Cilegon
Karhutla Terjadi Berulang Kali
Persoalannya, mengapa kebakaran hutan masih terus berulang ketika dampaknya sudah begitu nyata?
Salah satu hal yang patut dikritisi adalah rendahnya kesadaran dan tanggung jawab sebagian pihak dalam menjaga lingkungan. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian terhadap sumber api, serta lemahnya pengawasan dapat memperbesar risiko kebakaran. Dalam kondisi kemarau, api yang awalnya kecil dapat meluas dan sulit dikendalikan, terutama di lahan gambut. Karena itu, kebakaran tidak seharusnya dipandang hanya sebagai bencana alam, sebab tindakan manusia juga dapat menjadi faktor pemicunya.
Namun, yang lebih memprihatinkan adalah ketika kerusakan lingkungan seolah menjadi sesuatu yang biasa. Setiap tahun, masyarakat kembali dihadapkan pada ancaman kabut asap, sementara hutan kehilangan fungsi ekologisnya. Jika persoalan ini hanya ramai dibicarakan ketika api membesar, kemudian dilupakan setelah keadaan membaik, maka upaya pencegahan tidak akan pernah benar-benar menjadi prioritas.
Di balik kepulan asap tersebut, terdapat masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar secara normal, warga menghadapi risiko gangguan pernapasan, dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada lingkungan harus menghadapi ketidakpastian. Mereka tidak selalu menjadi pihak yang menyebabkan kebakaran, tetapi justru dapat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
BACA JUGA: Shin Tae-yong Kembali Tersenyum, Persija Jakarta Bantai Arema FC di Patriot Candrabhaga
Situasi ini memperlihatkan bahwa karhutla juga merupakan persoalan empati. Kepedulian terhadap lingkungan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian terhadap manusia yang hidup di sekitarnya. Membiarkan praktik yang merusak hutan berarti mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih, lingkungan yang sehat, dan kehidupan yang aman. Hutan bukan hanya kumpulan pohon, melainkan bagian penting dari kehidupan manusia dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya.
Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman. Kementerian Kehutanan telah menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, pemadaman melalui jalur darat dan udara, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut harus dijalankan secara konsisten, transparan, dan menyentuh akar persoalan.
Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran juga tidak boleh berhenti pada pernyataan atau sanksi administratif semata. Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa secara adil berdasarkan bukti, baik apabila melibatkan individu maupun badan usaha. Pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran harus diperkuat, sementara pemulihan lahan yang rusak perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya menjadi tindakan darurat, tetapi juga bagian dari komitmen jangka panjang untuk melindungi lingkungan.
Masyarakat pun memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran, misalnya dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok di kawasan rawan kebakaran, serta segera melaporkan kemunculan api kepada pihak berwenang. Meski demikian, tanggung jawab ini harus dibagi secara proporsional. Tidak adil jika seluruh beban pencegahan diletakkan pada masyarakat kecil, sementara pengawasan terhadap aktivitas usaha dan pengelolaan kawasan hutan diabaikan.
Pada akhirnya, karhutla di Kalimantan tahun 2026 seharusnya menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan tanggung jawab dan kemanusiaan. Hutan yang terbakar bukan hanya kehilangan vegetasinya, tetapi juga mengancam habitat satwa, keseimbangan ekosistem, dan kualitas hidup masyarakat.
Jangan sampai kepedulian terhadap lingkungan hanya muncul ketika langit berubah gelap oleh asap dan masyarakat mulai kesulitan bernapas. Kepedulian yang sesungguhnya harus hadir sebelum api membesar, melalui tindakan nyata, pengawasan yang tegas, dan keberanian menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terbukti bersalah.
Sebab, ketika hutan terbakar dan penderitaan masyarakat dianggap sebagai hal biasa, yang hilang bukan hanya pepohonan, melainkan juga rasa tanggung jawab kita terhadap kehidupan. ***





