Oleh : Saskia Pebriane Mahasiswa Pascasarjana Mikom Untirta
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak dan remaja.
Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai ruang hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar, berkomunikasi, hingga membangun identitas sosial.
Namun di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan media sosial oleh anak juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan, kesehatan mental, serta paparan terhadap berbagai konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.
BACA JUGA: Mau OTW Mudik Lebaran 2026 Tapi Gamau Boros? Cek 4 Tips Hemat Bahan Bakar Kendaraan Pribadi di Sini
Belakangan ini, kebijakan pemerintah untuk membatasi atau memblokir akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menjadi perbincangan luas di ruang publik. Kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu berbagai respons dari masyarakat.
Pemerintah berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi anak dari berbagai risiko di dunia digital, seperti perundungan siber, eksploitasi daring, hingga paparan konten berbahaya.
Sejumlah platform media sosial populer seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hingga Roblox sering menjadi ruang interaksi digital bagi generasi muda.
Bagi pemerintah, pembatasan usia dianggap sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko yang mungkin muncul dari penggunaan platform tersebut oleh anak-anak.
Namun, seperti kebijakan publik lainnya, keputusan ini memunculkan perdebatan.
Sebagian masyarakat melihat kebijakan ini sebagai langkah yang tepat untuk melindungi anak di ruang digital.
Namun sebagian lainnya mempertanyakan apakah pemblokiran akun benar-benar menjadi solusi yang efektif.
Kritik yang muncul umumnya menyoroti kemungkinan bahwa kebijakan tersebut justru terlalu sederhana untuk menghadapi persoalan yang kompleks.
Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, kajian komunikasi menawarkan beberapa pendekatan paradigma yang dapat digunakan untuk membaca bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik, yakni paradigma positivistik, interpretatif, dan kritis.
Dalam paradigma positivistik, komunikasi dipandang sebagai proses penyampaian informasi secara objektif dari komunikator kepada audiens.
Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai komunikator yang menjelaskan tujuan kebijakan kepada masyarakat.
Ketika pemerintah menyampaikan bahwa pembatasan usia media sosial bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, pesan tersebut dipahami sebagai informasi yang rasional dan berbasis pada kepentingan publik.
Pendekatan ini menganggap komunikasi pemerintah bersifat netral karena hanya menyampaikan alasan kebijakan secara faktual.
Jika masyarakat memahami tujuan tersebut, maka komunikasi kebijakan dianggap berhasil.
Namun pendekatan ini sering kali tidak mempertimbangkan bagaimana masyarakat menafsirkan kebijakan tersebut dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari.
Berbeda dengan paradigma positivistik, pendekatan interpretatif melihat komunikasi sebagai proses pembentukan makna.
Pesan yang disampaikan oleh pemerintah tidak selalu dimaknai secara sama oleh setiap individu atau kelompok masyarakat.
Makna suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, serta perspektif sosial masyarakat.
Bagi sebagian orang tua, kebijakan pembatasan media sosial mungkin dipandang sebagai langkah positif yang dapat membantu melindungi anak dari berbagai risiko digital.
Namun bagi sebagian remaja atau kelompok masyarakat lain, kebijakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Dalam konteks ini, kebijakan yang sama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda di masyarakat.
Sementara itu, paradigma kritis memberikan sudut pandang yang lebih tajam dengan melihat komunikasi sebagai bagian dari relasi kekuasaan dalam masyarakat.
Dalam perspektif ini, komunikasi kebijakan tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu berkaitan dengan kepentingan tertentu.
Kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dapat dilihat sebagai bentuk intervensi negara dalam mengatur ruang digital.
Di satu sisi, intervensi ini dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap generasi muda.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai apakah pembatasan akses merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi persoalan keamanan digital anak.
Pendekatan kritis mengajak untuk melihat bahwa persoalan keamanan digital tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap media sosial, tetapi juga dengan literasi digital, peran keluarga, serta tanggung jawab platform digital dalam menjaga keamanan penggunanya.
Tanpa peningkatan literasi digital dan pengawasan yang memadai, pembatasan akses saja mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Fenomena viralnya kebijakan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin aktif dalam ruang komunikasi publik.
Media sosial tidak hanya menjadi objek kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, dukungan, maupun berbagai pandangan terhadap keputusan pemerintah.
Pada akhirnya, kebijakan pemblokiran media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya netral.
Cara kebijakan tersebut dijelaskan kepada masyarakat akan memengaruhi bagaimana masyarakat memahami tujuan dan dampaknya.
Dalam era digital yang semakin terbuka, pemerintah tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan yang tepat, tetapi juga untuk membangun komunikasi publik yang transparan dan dialogis.
Tanpa komunikasi yang terbuka, kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat justru berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan yang tidak sepenuhnya dipahami oleh publik.***





