Jumat, 20 November 2026
No Result
View All Result
Banten Raya
  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • OpiniNew
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial
Banten Raya
  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • OpiniNew
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial
No Result
View All Result
Jumat, 20 November 2026
No Result
View All Result
Banten Raya
  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Opini
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial

Didatangi 18 Anggota DPD RI, Pejabat Banten Curhat Soal Kebijakan Keuangan Pusat yang Kerap Bikin Sesak Dada

Muhamad Tohir Oleh: Muhamad Tohir
18 November 2022 | 20:57
Didatangi 18 Anggota DPD RI, Pejabat Banten Curhat Soal Kebijakan Keuangan Pusat yang Kerap Bikin Sesak Dada

Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten menyampaikan curhatan mereka ke anggota DPD RI ketika mengunjungi Banten. Muhamad Tohir/ Bantenraya.com

Bagikan Ke WhatsAppBagikan Ke FacebookBagikan Ke TwitterBagikan Ke Telegram

BANTENRAYA.COM —- Kurang lebih 18 anggota DPD RI mengunjungi Provinsi Banten dan berdialog dengan perwakilan dari pemerintah di tingkat kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Banten yang dipandu oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.

Para anggota DPD RI datang dalam acara Rapat Kerja Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam Rangka Inventarisasi Materi Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang di aula pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, Jumat, 18 November 2022..

ADVERTISEMENT

Dalam kesempatan itu, pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada di Banten curhat kepada anggota DPD RI tentang apa yang mereka alami dan rasakan.

Baca Juga: Bak Terima Durian Runtuh, Gregoria Segel Tiket World Tour Finals 2022?

Salah satu curhatan disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Dia mengatakan, alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kerap membuat daerah kesulitan dalam mengelola anggaran.

Apalagi, bila ada mandatory spending, belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Baca Juga: Jelang Laga Pertama Piala Dunia 2022 Qatar Siapkan Strategi Gahar

Misalkan, belanja pegawai yang maksimal penganggarannya hanya 30 persen dari total APBD.

Ada juga belanja infrastruktur yang minimal 40 persen dan belanja kesehatan minimal 10 persen.

Belum lagi aturan alokasi anggaran untuk  pendidikan minimal 20 persen, belum lagi pengawasan, SDM, bahkan untuk paskibra saja dihitung.

Baca Juga: Bila Twitter Benar-Benar Tutup Gara Gara Elon Musk, Ini yang akan Dilakukan Para Netizen

Rina mengatakan, bagi daerah dengan kemandirian APBD yang tidak terlalu tergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, mandatory spending itu mungkin tidak akan banyak berpengaruh.

Namun bagi daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, mandatory spending itu menjadi masalah.

“Masalahnya banyak daerah yang hanya untuk belanja pegawainya saja lebih dari 30 persen karena rasio kemandirian daerahnya rendah, misalkan Pandeglang dan Lebak,” kata Rina.

Apalagi, bila belanja P3K msasuk dalam belanja pegawai, maka belanja pegawai akan melampaui ketentuan.

BACAJUGA:

Persib Bandung tempel ketat JDT di puncak Grup B. (Instagram/@bandungfootball)

Balsa Sekulic Cetak Brace, Persib Tempel Ketat Johor Darul Ta’zim di Puncak Grup B Shopee Cup

20 November 2026 | 12:00
Persib ukir kemenangan besar di kancah ASEAN. (Instagram/@bandungfootball)

Bantai Shan United di GBLA, Persib Bandung Ukir Kemenangan Terbesar Perdana di Kancah ASEAN

20 November 2026 | 11:00

Tidak hanya mandatory spending, Rina juga menyoroti penggunaan dana alokasi umum (DAU) yang diatur sedemikian rupa seperti dana alokasi khusus (DAK).

Dia pun bertanya lalu apa bedanya DAU dengan DAK bila sama-sama diatur penggunaannya?

“Sekarang DAU itu dtentukan, apa bedanya dengan DAK?” tanyanya.

Asda I Kabupaten Lebak Al Kadri mempertanyakan tentang kewenangan pemerintah daerah yang saat ini seperti dilucuti.

Dia mengatakan, pada awal maraknya otonomi daerah, semua daerah sangat bahagia dengan otonomi daerah karena memiliki kewenangan yang sangat luas.

Namun dalam beberapa tahun terakhir desentralisasi seperti mulai dikurangi.

Ini terlihat dari ada sejumlah urusan yang ditarik ke pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah seperti kehilangan kewenangan,” katanya.

Sejumlah kewenangan yang ditarik itu misalkan tentang perizinan yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, Sebagian juga ditarik ke provinsi.

Begitu juga pendidikan tingkat SMA/ SMK, yang semula menjadi kewenangan kabupaten/ kota kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Seloroh kami di kabupaten ketika ada peringatan hari ulang tahun otonomi daerah, ngapain lagi kita peringati otonomi sudah dicabut semua begitu, ya,” katanya.

Perwakilan dari Kota Serang juga mempertanyakan soal peraturan pemerintah yang mengatur tentang retribusi yang sampai saat ini belum keluar. ***

Tags: anggota DPD RIKabupaten Kotapejabat daerah
Previous Post

Bak Terima Durian Runtuh, Gregoria Segel Tiket World Tour Finals 2022?

Next Post

Terbaru! Promo JSM Alfamart Periode 18 Sampai 20 November 2022: Banjir Diskon Dan Gratis Ongkir 100 Persen

Related Posts

Persib Bandung tempel ketat JDT di puncak Grup B. (Instagram/@bandungfootball)

Balsa Sekulic Cetak Brace, Persib Tempel Ketat Johor Darul...

20 November 2026 | 12:00
Persib ukir kemenangan besar di kancah ASEAN. (Instagram/@bandungfootball)

Bantai Shan United di GBLA, Persib Bandung Ukir Kemenangan...

20 November 2026 | 11:00
Twibbon Hari Anak Sedunia 2026

Kumpulan Link Twibbon Hari Anak Sedunia 2026, Desain Unik...

19 November 2026 | 14:42
Telkomsel Enterprise

Telkomsel Enterprise Hadirkan Bundling Paket TJ GO, Tekan Emisi...

19 November 2026 | 13:14

Video Banten Raya Channel

  • Twibbon Hari Anak Sedunia 2026

    Kumpulan Link Twibbon Hari Anak Sedunia 2026, Desain Unik dan Menarik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tema dan Link Download Logo HUT Brimob ke-81 Tahun 2026, Ini Makna Filosofinya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 5 Link Twibbon HUT Korps Marinir ke-81 Tahun 2026, Desain Keren dan Kekinian

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 10 Link Twibbon Milad Muhammadiyah ke-114 Tahun 2026, Desain Terbaru Cocok Diunggah di Media Sosial

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tragedi Kematian Musafa jadi Ancaman, Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo Dinilai Gegabah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Latihan Rutin Berbuah Manis, SDN Kuranji Panen 8 Piala di Lomba Pramuka GangLion 2026

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dua Pendaftar Gugur, Pekan Depan 27 Calon Pimpinan Baznas Cilegon Bakal Ikuti Tes CAT dan Penulisan Makalah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 10 Ucapan HUT Korps Marinir TNI AL ke-81 Tahun 2026, Penuh Semangat dan Doa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Soroti Tambang dan Translokasi Badak Jawa, GMNI Banten Layangkan 5 Tuntutan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 134 Tenant UMKM Kabupaten Serang Benchmarking ke STP IPB

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
ADVERTISEMENT

Tag

2022 Andra Soni ASN banjir Banten Beasiswa BRI BRI Super League Budi Rustandi Cilegon drakor drama Korea Indonesia jadwal tayang Kabupaten Lebak kabupaten serang Kota Cilegon Kota Serang Lebak link nonton link twibbon lowongan kerja mahasiswa Pandeglang Pemkot Cilegon pemkot serang Pemprov Banten Persib Bandung pilkada Preman Pensiun 6 Preman Pensiun 7 provinsi banten Ramadhan Robinsar sampah serang sinopsis spoiler spoiler sub indo Timnas Indonesia Twibbon UMKM UNTIRTA viral
ADVERTISEMENT
Banten Raya

© 2026 Banten Raya - Berkualitas dan Berbeda

Nomor ID Pers : 26666 | Status Pendataan : Terverifikasi Faktual | Sertifikat : 1393/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi

Ikuti Kami

  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Opini
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial

© 2026 Banten Raya - Berkualitas dan Berbeda