BANTENRAYA.COM — Mahasiswa Banten yang tergabung dalam Aliansi Peduli Konstitusi mendesak Presiden Jokowi memecat menteri yang mewacanakan presiden 3 periode sehingga membuta gaduh masyarakat.
Sebagaimana diketahui, ada dua Menteri yang mewacanakan Presiden 3 periode yang disampaikan di publik, yaitu Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri-menteri yang menyampaikan wacana Presiden 3 periode inilah yang harus dipecat oleh Jokowi.
Baca Juga: Pemkot Serang Diminta Penuhi Hak Anak Korban Banjir
Mahasiswa Banten juga mendesak pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok yang saat ini banyak mengalami kenaikan. Mahasiswa meminta pemerintah tidak sibuk dengan wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Ketua Aliansi BEM Serang Raya Roby Firdaus yang ikut dalam aksi itu mengatakan, mahasiswa menggelar aksi menyuarakan aspirasi masyarakat luas, terutama soal kesusahan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan dasar mereka.
Harga sejumlah komoditas diketahui naik bahkan beberapa naik gila-gilaan, misalkan minyak goreng.
Untuk itu, mahasiswa menuntut pemerintah agar segera menurunkan harga kebutuhan pokok yang jelas-jelas menyusahkan masyarakat.
“Kami menuntut turunkan harga sembako,” kata Roby, Selasa, 12 April 2022.
Roby mengatakan, khusus untuk minyak goreng, sebenarnya Indonesia merupakan negara dengan jumlah perkebunan kelapa sawit yang luas di dunia.
Tetapi selama ini sawit dari Indonesia lebih banyak dijual untuk ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Sehingga adanya kejadian kelangkaan minyak goreng menjadi sesuatu yang aneh.
Roby juga menilai pemerintah saat ini seperti tidak peka pada persoalan yang dihadapi masyarakat banyak.
Di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, alih-alih fokus menanganinya secara serius, pemerintah malah membuat Ibu Kota Negara (Nusantara) di Kalimantan Timur.
BACAJUGA:
Baca Juga: Putra Siregar Ditangkap Polisi, Instagramnya Masih Bagi-Bagi Handphone dan Vespa
Padahal, seharusnya pemerintah berkonsentrasi pada penanganan Covid-19 sampai tuntas terlebih dahulu.
“Selain wacana penundaan Pemilu, banyak juga yang tidak urgent yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan IKN Nusantara di Kaltim,” ujarnya.
Dalam aksi itu, Aliansi Peduli Konstitusi menuntut 8 tuntutan, yaitu:
1. Mendesak dan menuntut Presiden untuk bersikap tegas menolak lalu
memberikan pernyataan sikap terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 Periode. Karena sudah sangat jelas melanggar dan mengkhianati konstitusi.
2. Mendesak dan menuntut Presiden menindak tegas bila perlu copot menteri-menteri
maupun bagian pemerintahan lainnya yang menggaungkan wacana 3 periode atau
penundaan pemilu. Karena telah mengajak untuk mengkhianati konstitusi serta
menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Pemdes Serdang Genjot Vaksinasi Booster, Pelayanan Hingga Dini Hari
3. Menuntut dan mendesak Presiden untuk menunda lalu mengkaji ulang UU IKN terkait dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
4. Mendesak dan menuntut Presiden untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Kemudian menyelesaikan ketahanan pangan lainya.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
6. Mendesak dan menuntut Presiden usut tuntas tragedi KM 50 ke Pengadilan
HAM dan usut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM.
7. Menuntut dan mendesak untuk tidak melakukan tindak Kriminalisasi terhadap
ulama dan terorisasi aktifis.
Baca Juga: Kode Penukaran Higgs Domino Island 13 April 2022, Dapatkan Chip Gratis Hingga 60B
8. Mendesak dan menuntut Pempprov Banten untuk menstabilkan kondisi ekonomi,
sosial, agama, dan pendidikan.
Dalam aksi itu, mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.
Politisi Partai Gerindra ini pun menandatangani tuntutan mahasiswa yang ingin agar aspirasi tersebut disampaikan oleh DPRD Provinsi Banten ke DPR RI.
Bila tidak disampaikan dalam waktu 2×24 jam, maka mahasiswa akan datang lagi untuk unjuk rasa dalam jumlah yang lebih besar.
Roby mengatakan, aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Banten itu tidak diikuti oleh seluruh anggota aliansi yang berjumlah 15 BEM dari 15 kampus.
Aksi itu hanya diikuti oleh delapan kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM Serang Raya, yaitu kampus Universitas Primagraha (UPG), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, STKIP Situs Banten, STIH Painan, Universitas Banten Jaya (Unbaja), STAI KH Abdul Kabier, dan Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia (Akademi AKPI).
Baca Juga: Jadwal Sahur dan Buka Dihari ke-10 Puasa Ramadhan Wilayah Serang Banten Rabu 13 April 2022
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.00 itu kemudian berakhir pada pukul 17.30. Mahasiswa pun membubarkan diri dengan damai. ***
