BANTENRAYA.COM – Menjelang agenda debat kedua Pemilihan Gubernur atau Pilgub Banten yang direncanakan pada 7 November 2024 mendatang dengan mengusung tema ‘Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah’.
Diharapkan menjadi ajang para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam membangun Banten ke depan kala terpilih.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul yang menyampaikan, berkaca pada debat pertama beberapa waktu lalu yang dinilai tidak maksimal.
Dirinya berharap, diajang debat kedua ini, gagasan daei para cagub cawagub bisa dibahas lebih mendalam.
Baca Juga: Langganan Macet, Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kota Serang Diusulkan
“Inilah yang saya katakan bahwa gagasan, visi-misi yang harus disampaikan oleh Cagub dan Cawagup itu detail. Mereka harus aware, harus perhatian dengan kondisi zaman kekinian. Maka dari itu ketika ada pertanyaan pengangguran, gagasannya harus jelas,” kata Adib, Selasa, 5 November 2024.
“Contohnya, ketika gagasan menurunkan pengangguran misalnya 10 persen, bagaimana eksennya? Makanya saya juga mengkritisi bagaimana detilisasi program mereka (cagub cawagub). Biar nanti program itu tidak salah sasaran, dikonsep dengan jelas tapi tidak salah sasaran. Itu yang penting menurut saya,” sambungnya.
Menurut Adib, permasalahan yang dibahas harus dipotret menjadi sebuah problem-problem yang harus segera diselesaikan, karena setiap permasalahan bisa merembet pada permasalahan-permasalahan lainnya.
“Banten itu juga banyak yang terjaring dengan judi online (Judol). Ini kan masalah bisa mengefek kemana-mana, sosial ekonomi, kriminalitas dan lain sebagainya,” katanya.
Baca Juga: Pascasarjana Uniba Sukses Gelar Open House
“Maka dari itu, inilah yang harusnya dilihat oleh cagub dan cawagub Banten bagaimana menyelesaikan pengangguran, bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia, bagaimana ketimpangan ekonomi, detailisasi itu penting mereka mau apa sih? Karena hal-hal yang harus dipotret adalah hal kekinian yang harus diselesaikan,” lanjutnya.
Apalagi, tambahnya, pemilih Banten saat ini didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial.
Hal itu sebagaimana DPT Pilkada Banten 2024 yang disampaikan KPU Banten beberapa waktu lalu yang mengungkapkan bahwa total DPT Pilkada Banten berjumlah 8.926.662 jiwa.
Dari total DPT tersebut, pemilih dari kalangan Gen Z berjumlah 2.176.466 atau 24,38 persen dan tersebar di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Baca Juga: Dosen Uniba Tito Parta Wibowo go Internasional, jadi Presenter di China
Sementara untuk pemilih milenial, berjumlah 3.323.070 pemilih atau sekitar 37,23 persen. Jika ditotal, pemilih Gen Z dan milenial berjumlah 61,61 persen dari total jumlah DPT Pilkada Banten.
“Nah judol ini rata-rata akrab dengan pemuda (gen Z dan Milenial, red) sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan cara-cara ketimpangan ekonomi mereka. Harusnya, ketika pemilih mayoritas gen z, milenial memang masalahnya judol pinjol itu harus diselesaikan,” ucapnya.
“Tetapi ini kan belum tampak (gagasan penyelesaian masalah, red). Maka dari itu, paslon-paslon yang bisa mengelaborasi, memecahkan masalah, memecahkan kebuntuan problem ini, menjadi problem solver bagi pemilih-pemilik pemuda ini, menurut saya akan dipilih,” jelasnya.
Sementara, Pengamat Politik lain yang berasal dari Universitas Serang Raya, Ahmad Sururi menyarankan, kepada para paslon Gubernur dan wakil Gubernur Banten untuk dapat memastikan setiap program harus terkoneksi dengan kebutuhan Provinsi Banten dalam debat kedua Pilgub Banten 2024.
Baca Juga: SEMUDAH INI! Pinjaman Modal UMKM Oleh Pemkot Cilegon Bisa Diakses Lewat HP
“Penting buat para Paslon di debat kedua nanti untuk memastikan setiap program pelayanan publik dan persoalan daerah Banten terkoneksi atau terhubung dengan kebutuhan masalah di Banten,” ujarnya.
Sururi mengatakan, para paslon dalam mengemukakan gagasan visi misi hingga programnya harus berangkat dari entitas subtansi dan aksidensi permasalahan.
“Permasalahan reformasi birokrasi pelayanan misalnya, penyelesaian masalahnya harus dengan program mereformasi birokrasi/organisasi bukan dengan e-government,” katanya.
“Jadi reformasi itu aksidensi, birokrasi adalah subtansinya,” pungkasnya.***





