BANTENRAYA.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menjadi tuan rumah ajang perpajakan internasional bergengsi, Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari 38 administrasi pajak negara anggota dan 30 lembaga pengamat internasional untuk merumuskan strategi bersama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, pentingnya sinergi antarnegara untuk menghadapi dinamika ekonomi global saat ini.
BACA JUGA: Dikeroyok Saat Beristirahat, Buruh Sopir Galon di Pandeglang Tuntut Keadilan
“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Bimo dikutip Bantenraya.com, Rabu 14 Oktober 2026.
Seiring pesatnya perubahan model bisnis dan maraknya transaksi lintas batas, BRITACOF 2026 berfokus pada empat agenda strategis.
Pembahasan utama mencakup integrasi teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam administrasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.
Selain itu, forum ini menyoroti pemajakan atas bisnis berbasis platform digital, mulai dari identifikasi wajib pajak, pendekatan regulasi layanan digital, hingga mekanisme pertukaran data antarnegara.
“Tidak kalah penting, penguatan kapasitas institusi, peningkatan pelayanan, serta dialog berkelanjutan dengan dunia usaha turut menjadi pilar utama pembahasan demi menciptakan iklim usaha yang kondusif,” jelas Bimo.
Sebagai bentuk komitmen nyata, forum ini mengagendakan peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0.
Kedua produk tersebut merangkum berbagai praktik terbaik administrasi dan pelayanan perpajakan global yang dapat dijadikan rujukan oleh setiap negara anggota untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan domestiknya.
“Bagi DJP sendiri, wadah pertukaran pengetahuan ini dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, mengasah kompetensi para pegawai, serta meningkatkan kesiapan institusi dalam menghadapi tantangan era digital,” urainya.
Kerja sama yang terjalin sejak 18 April 2019 di Wuzhen, Tiongkok, ini beroperasi di bawah kerangka Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM).
Wadah ini terus mendorong percepatan penyelesaian sengketa perpajakan dan penguatan kapasitas administrasi dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan serta hukum masing-masing negara, sejalan dengan Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan.
“Sebagai tuan rumah, Indonesia berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata. Bagi DJP, pengalaman yang dibagikan dalam forum ini dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kemampuan pegawai, dan menghadapi perubahan cara masyarakat menjalankan usaha,” kata Bimo.***





