BANTENRAYA.COM – Langkah transformatif besar resmi dimulai di pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Aturan yang berlaku sejak 17 September 2026 ini memicu era baru lewat proses demutualisasi, di mana kepemilikan saham Bursa Efek tidak lagi terbatas bagi Anggota Bursa (AB) semata, melainkan kini terbuka luas untuk perorangan maupun badan hukum Indonesia non-anggota.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa perubahan ini menjadi pondasi utama dalam akselerasi reformasi integritas pasar modal nasional menuju tata kelola yang lebih modern.
“Struktur Demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas oleh anggota bursa, investor strategis, dan publik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola, membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan bagi Bursa Efek,” tegas Hasan dikutip Bantenraya.com, Rabu 23 September 2026.
BACA JUGA: Gathering Komite Sekolah Islam Plus Baitul Maal Perkuat Silaturahim dan Sinergi
Langkah strategis ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
“Lewat payung hukum baru ini, struktur kepemilikan bursa mengalami pemisahan tegas dari status keanggotaan perdagangan,” imbuhnya.
Untuk menjaga independensi dan mencegah timbulnya konflik kepentingan serta dominasi tunggal, POJK 13 Tahun 2026 mematok batasan kepemilikan yang ketat. Pemodal umum maupun lembaga dibatasi memiliki saham maksimal 5 persen dari total saham yang diterbitkan.
OJK Melarang Penguasaan Saham Bursa di Atas 50 Persen
“Setiap kepemilikan di atas 5 persen wajib mengantongi izin khusus dari OJK guna mencegah konsentrasi kekuasaan. OJK juga secara tegas melarang pihak mana pun untuk menguasai saham bursa secara mayoritas atau di atas 50 persen, baik secara langsung maupun lewat afiliasi,” cakap Hasan.
BACA JUGA: Lebih dari Dua Dekade Berkarya, Bellarosa Perkuat Eksistensi sebagai Produsen Kue Kering Indonesia
Selain mengatur porsi kepemilikan dan pembagian dividen, POJK ini turut memisahkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis di tubuh bursa.
“Guna menjamin independensi manajerial, seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek diwajibkan lulus Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK, serta tunduk penuh pada seluruh regulasi pasar modal yang berlaku,” kata Hasan.***





