BANTENRAYA.COM – BPJS Ketenagakerjaan meraih Award 2026 kategori Lembaga Negara Pendukung Zakat Terbaik. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung ekosistem zakat nasional, mulai dari partisipasi karyawan dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) hingga kolaborasi memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya menerima penghargaan tersebut dalam penganugerahan Baznas Award 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta.
Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menyampaikan, pemberian penghargaan kepada para penggerak zakat merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pengelolaan zakat. Menurutnya, khusus untuk zakat, masyarakat diperbolehkan menyampaikan penghargaan kepada mereka yang menunaikan zakat.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut juga menjadi salah satu wujud pengamalan Asta Stratas dalam membangun jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Para penerima penghargaan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga, gubernur, wali kota, hingga para muzaki.
“Kami berharap melalui acara ini tumbuh sifat saling menghargai, sifat saling memotivasi agar terus berkembang. Untuk mereka yang mendapatkan penghargaan, ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan memberikan manfaat yang lebih luas,” kata Sodik, Jumat 23 Oktober 2026.
BACA JUGA: 10 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2026, Desain Keren dan Gratis
Dalam skema ini, Baznas mendukung pembiayaan kepesertaan bagi pekerja rentan yang memenuhi kriteria sebagai mustahik atau penerima manfaat zakat.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Senada dengan itu, Trisna menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan Baznas menjadi salah satu langkah untuk memperluas manfaat dana sosial keagamaan sekaligus membuka akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
“Kolaborasi dengan Baznas menjadi langkah strategis untuk menjangkau pekerja rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kami ingin memastikan semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial sehingga mereka dan keluarganya memiliki jaring pengaman ketika menghadapi risiko,” ujar Trisna.
Dukungan terhadap ekosistem zakat juga diwujudkan melalui partisipasi karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyaluran ZIS melalui Baznas. Untuk mendorong partisipasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran kepada karyawan.
Trisna menyebut, dalam mendukung pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BPJS Ketenagakerjaan memiliki Yayasan Al-Maghfirah yang mengelola dan menyalurkan dana ZIS serta dana sosial lainnya dari keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: 10 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2026, Desain Keren dan Gratis
Melalui pengelolaan tersebut, dana ZIS karyawan disalurkan melalui BAZNAS untuk mendukung pengelolaan dana sosial keagamaan dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Sepanjang Januari hingga September 2026, dana ZIS karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan melalui BAZNAS mencapai Rp2,21 miliar. Capaian ini mencerminkan kontribusi keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung ekosistem zakat nasional serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Trisna.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Muhyidin, menyampaikan bahwa penghargaan BAZNAS Award 2026 menjadi motivasi bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.
“Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BAZNAS merupakan langkah nyata dalam menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kami di Kanwil Banten terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, BAZNAS, serta berbagai pemangku kepentingan agar semakin banyak pekerja rentan mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, risiko sosial ekonomi yang dihadapi pekerja dan keluarganya dapat diminimalkan,” kata Muhyidin.***





