BANTENRAYA.COM – Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan, forum PAKSI API Banten mengingatkan pentingnya pengawasan dan integritas dalam perencanaan Dana BOS 2027.
Pegawai pendidikan dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar setiap keputusan benar-benar berpihak pada kebutuhan sekolah dan peserta didik.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (PAKSI API) Provinsi Banten, Ratu Syafitri yang menekankan pentingnya penanaman nilai integritas dalam perencanaan Dana BOS Tahun Anggaran 2027.
Menurut Ratu Syafitri, integritas tidak cukup hanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai aturan. Nilai tersebut harus diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas, termasuk ketika menyusun rencana anggaran dan mengambil keputusan terkait penggunaan dana pendidikan.
“Integritas bukan hanya tentang memahami aturan, tetapi juga tentang konsistensi dalam menjalankan aturan tersebut. Dalam perencanaan dan pengelolaan Dana BOS, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan secara transparan, serta benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Fitri saat memberikan penyuluhan kepada tenaga pendidik di SMAN 4 Pandeglang.
BACA JUGA : Ratu Zakiyah Ancam Copot Kepsek di Kabupaten Serang yang Tak Becus Kelola Dana BOS
Ia menjelaskan, kemampuan teknis dalam mengelola anggaran harus berjalan beriringan dengan etika kerja, kejujuran, serta komitmen mematuhi ketentuan. Sebab, kata dia, pengelolaan Dana BOS bukan semata-mata urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fitri juga mengingatkan bahwa, penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan dapat membuka ruang bagi penyimpangan. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam perencanaan maupun pengelolaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan pendidikan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Ia menilai, budaya integritas perlu dibangun melalui kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Dengan penerapan prinsip tersebut, pengelolaan anggaran diharapkan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Pelayanan yang profesional harus mengedepankan transparansi, keadilan, dan kepastian prosedur. Tidak boleh ada kepentingan pribadi yang memengaruhi pengambilan keputusan. Setiap proses harus berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain kepatuhan terhadap aturan, Fitri juga menekankan pentingnya membangun lingkungan kerja yang berani menolak segala bentuk penyimpangan. Upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembiasaan perilaku berintegritas dan penguatan pengawasan di lingkungan kerja.
Menurutnya, penanaman integritas tidak seharusnya berhenti pada kegiatan edukasi, tetapi perlu diwujudkan dalam kebiasaan sehari-hari. Konsistensi menjalankan aturan, keterbukaan dalam bekerja, dan keberanian menolak penyimpangan menjadi bagian penting untuk membangun tata kelola yang bersih dan profesional.
BACA JUGA : GMNI Pandeglang Desak Dugaan Manipulasi Belanja Dana BOSP Disdikpora Kabupaten Pandeglang
“Penguatan pengawasan serta pembiasaan perilaku berintegritas menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan profesional,” pungkasnya.(***)





