BANTENRAYA.COM – Sejumlah pemuda dari Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B), menggeruduk Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di lingkungan Badiklat, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Senin (12/10/2026).
Dalam aksinya, mereka menyoroti program revitalisasi di sejumlah SMKN, SKH, dan SMA di Kabupaten Pandeglang. Mereka menduga munculnya ketidakwajaran dalam proses pengerjaan, kualitas bangunan, dan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) sebesar 25 persen dalam program revitalisasi di SMKN.
Berdasarkan data yang dihimpun Banten Raya, program revitalisasi sekolah yang disorot oleh P3B diantaranya, SMKN 13 Pandeglang, SMKN 15 Pandeglang, SMK IPTEK PATIA, SMK RINA HASANAH Saketi, SMKS Banten Raya Cikeusik, SMKS Nur Insani Angsana, SKH Arisma Munjul, SMAN 14 Pandeglang.
Kemudian, SMKS Mathlabul Huda Koroncong, SMKS PGRI Pandeglang, SMKN 7 Pandeglang, SKH Jannatul Aulad Karangtanjung, SMKN 1 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SKH Negeri 1 Pembina Pandeglang, SKH Korpri, SKH Ath-Thohariyyah, SKH Galuh Kinanti, SMKS Darul Hikmah, SMKS Yasudah, SMKS Mardhatillah, SMK Arkid Madani, SMKS Islam Arridho, SMKS Al-Iqro Cikedal, SMKS Nasyrul Ulum Pandeglang, dan SMA 4 Pandeglang.
Ketua P3B, Arip Wahyudin mengatakan, berdasarkan hasil pantauan, P3B mengklaim telah menemukan sejumlah kejanggalan pada program revitalisasi di SMKN, SKH, dan SMA. Diantaranya terjadi di SMKN 15 Pandeglang yang menelan anggaran Rp 8.818.000.000.
“Kami melihat adanya dugaan indikasi ketidaksesuaian antara nilai anggaran, dan kondisi hasil pekerjaan di sebagian sekolah. Maka dari itu, temuan itu harus mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Arip.
Dikatakannya, program revitalisasi sekolah tingkat SMKN, SKH, dan SMA di Kabupaten Pandeglang, harus dikawal dengan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para peserta didik. Jangan sampai program tersebut dikerjakan dengan asal-asalan.
“Pengawasan publik penting agar pengelolaan dana revitalisasi sekolah berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak merugikan peserta didik, sehingga perlu mendapat pengawasan dari semua pihak,” katanya.
Kata Arip, hasil temuan tersebut akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dijadikan bahan evaluasi dan ditindak lanjuti, agar anggaran revitalisasi sekolah yang bersumber dari pajak rakyat terselamatkan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami berharap APH untuk turun tangan melakukan pengawasan agar jangan sampai program revitalisasi sekolah ditingkat SMKN, SKH, dan SMA di Pandeglang berjalan sesuai dengan peraturan,” terangnya.
BACA JUGA : Raih Juara HUT Banten, Bupati Pandeglang Serahkan Penghargaan
Kepala KCD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dede Rukhyat mengatakan, aksi tersebut salah sasaran. Menurutnya, KCD tidak memiliki kewenangan terkait anggaran proyek revitalisasi tersebut.
“Aksi demo ini salah sasaran, seharusnya ke Dinas Provinsi, saya tidak tahu menahu ya terkait anggaran. Baru sekarang saya tahu dari rekan-rekan yang aksi. Itu juga saya sebagai penerima manfaat,” terangnya. (***)





