BANTENRAYA.COM – Tokoh Masyarakat Kabupaten Serang SM Hartono menyoroti berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Serang. Salah satunya, isu nepotisme yang berkembang hingga permasalah pengangguran.
Pernyataan itu disampaikan Hartono dalam rangka refleksi peringatan lima abad Kabupaten Serang. Ia menegaskan usia 500 tahun bukan sekadar angka sejarah melainkan perjalanan panjang sebuah daerah, yang seharusnya makin mantap.
Pada momen HUT ke-500 Kabupaten Serang ini, Hartono menyampaikan, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh pemegang kebijakan yakni, sudahkan masyarakat Kabupaten Serang benar-benar bahagia?
“Atau justru masih banyak warga yang merasa kalah, tersisih dan tidak mendapatkan keadilan dari sistem pemerintahan yang seharusnya melayani mereka?,” ujarnya, Kamis 8 Oktober 2026.
Ia menyampaikan, pertanyaan tersebut terasa pahit, namun pemerintah yang sehat tidak boleh alergi terhadap kritik.
Menurut Mantan anggota DPRD Kabupaten Serang ini menuturkan, ada satu isu yang patut mendapat perhatian serius terkait munculnya pembicaraan publik mengenai dugaan praktik nepotisme.
BACA JUGA : 12 Ucapan HUT ke-500 Kabupaten Serang, Inspiratif dan Penuh Makna!
“Saya menerima informasi langsung adanya jaringan kedekatan dalam penentuan jabatan di lingkungan pemerintahan.Tentu, setiap informasi harus dibuktikan. Tidak boleh seseorang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan rumor,” paparnya.
Penempatan pejabat kata Hartono, tidak boleh didasarkan pada kedekatan keluarga, hubungan politik atau loyalitas jaringan tertentu yang turut ikut menentukan.
“Proses dan mekanisme penempatan pejabat juga harus terbukan kepada publik, sebab dalam pemerintahan modern, transparansi adalah obat paling ampuh untuk membunuh kecurigaan,” tuturnya.
Ia mengingatkan, kekuasaan politik memiliki batas waktu dan pasti berakhir sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan jabatan di birokrasi yang merupakan warisan dan bukan hadiah.
“Kabupaten Serang membutuhkan birokrat yang mampu bekerja, bukan sekadar orang yang dikenal penguasa. Jika penempatan pejabat tidak sesuai kompetensi, akibatnya bukan hanya buruknya administrasi pemerintahan kebijakan publik juga berpotensi kehilangan arah,” paparnya.
Jika penempatan pejabat tidak profesional, dampaknya orang-orang yang memiliki kompetensi akan tersingkir, dan menghasilkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan keuasaan.
“Inilah pentingnya sistem merit. Pengisian jabatan harus berdasarkan kemampuan, prestasi, integritas dan kebutuhan organisasi. Bukan karena hubungan darah, kedekatan politik ataupun balas jasa,” tegas Hartono.
Ia juga mengintatkan, Tim Sukses (Timses) tidak boleh hanya dikenang saat Pilkada, karena banyak orang yang turun ke lapangan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan biaya untuk memenangkan calon yang didukungnya.
BACA JUGA : 5 Link Twibbon HUT ke-500 Kabupaten Serang, Gratis dan Dijamin Keren!
“Jangan sampai mereka hanya diperlukan ketika suara dibutuhkan, tetapi kemudian dilupakan ketika kekuasaan sudah berada di tangan. Namun demikian, penghargaan kepada tim sukses juga tidak boleh diterjemahkan sebagai jatah kekuasaan,” katanya.
Menurutnya, pemerintahan harus dibangun secara profesional dengan mengakomodir orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan memenuhi persyaratan walaupun itu dari lingkungan Timses.
“Tetapi jika seseorang ditempatkan hanya karena kedekatan politik, sementara kompetensinya dipertanyakan, maka publik berhak melakukan kritik,” ujarnya.
Hartono juga menyoroti permasalah ketenagakerjaan terutama di Serang timur yang merupakan kawasan industri di Kabupaten Serang. “Kita masih sering mendengar keluhan mengenai dugaan praktik percaloan tenaga kerja yang mendesak untuk dibenahi,” ucapnya.
Anak-anak muda di Kabupaten Serang katanya, seharusnya mendapat kesempatan kerja karena kemampuan mereka dan bukan karena memiliki uang untuk membayar ke calo atau karena memiliki kedekatan dengan orang yang memiliki kepentingan.
“Pemerintah daerah harus hadir secara lebih nyata.
Bukan sekadar pernyataan bahwa calo tenaga kerja akan diberantas. Jangan Sampai Investasi Besar warga lokal jadi penonton. Pemerintah harus memastikan sistem rekrutmen benar-benar terbuka,” katanya.
Masyarakat Kabupaten Serang kata mantan Anggota DPRD Provinsi Banten ini, jangan sampai hanya mendapat dampak negatif seperti kemacetan dan pencemaran lingkungan dari adanya investasi yang masuk ke Kabupaten Serang.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan dampak kemacetan, lingkungan dan perubahan sosial, sementara kesempatan kerja justru dinikmati pihak lain,” ucapnya.
Ia menegaskan, 500 tahun Kabupaten Serang harus menjadi evaluasi secara menyeluruh terkait hal-hal yang belum tercapai sehingga masyarakat benar-benar merasakan pembangunan.
“Kita tidak boleh terjebak pada romantisme sejarah sementara persoalan hari ini dibiarkan.
Serang tidak hanya membutuhkan jalan yang bagus, gedung pemerintahan yang megah atau berbagai seremoni,” katanya.
BACA JUGA : Pemdes Kebonratu, Kabupaten Serang, Gencarkan Pencegahan Kekerasan
Kabupaten Serang katanya, membutuhkan keadilan sosial dan masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bisa dipercaya pelayanan publik yang profesional serta pejabat yang kompeten.
“Jika masyarakat sudah sejahtera, biarkan indikator ekonomi dan kehidupan rakyat yang membuktikannya. Serang Bahagia harus dibuktikan bukan sekadar diucapkan,” tuturnya.(***)





