BANTENRAYA.COM – Polemik pelayanan pasien di RSUD Labuan atau RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli yang berujung pada meninggalnya seorang pasien mendapat perhatian DPRD Banten.
Komisi V DPRD Banten meminta Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap mekanisme pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh salah seorang Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa, yang mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pelayanan yang diterima pasien berjalan sesuai ketentuan.
BACA JUGA: Pemkab Serang Bentuk Satgas Pengawasan Tambang
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan melihat fakta dan kronologi kejadian secara utuh.
Hal itu disampaikan Yeremia menyusul adanya keluhan mengenai pelayanan terhadap seorang pasien bernama Rukmi, warga Kampung Siruang, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, yang meninggal dunia setelah menjalani proses pelayanan di RSUD Labuan.
Yeremia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pasien. Ia meminta persoalan tersebut tidak berkembang menjadi saling bantah antara pihak rumah sakit dan keluarga, melainkan segera ditelusuri berdasarkan fakta.
“Pertama, turut belasungkawa kepada keluarga, kiranya diberikan yang terbaik di sisi Nya. Saya meminta agar persoalan ini jangan hanya berhenti pada pernyataan saling membantah. Karena ini menyangkut pelayanan kesehatan dan nyawa manusia, maka yang paling penting adalah memastikan fakta dan kronologi yang sebenarnya,” katanya, Kamis (1/10/2026).
Ia menilai, manajemen RSUD Labuan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pasien.
Hal tersebut dinilai penting karena sebelumnya juga terdapat keluhan mengenai pelayanan di rumah sakit tersebut, termasuk berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang kesehatan.
“Kalau pihak manajemen RSUD Labuan menyatakan pelayanan sudah sesuai SOP, tentu hal tersebut harus bisa dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, apabila keluarga pasien memiliki kronologi atau keluhan yang berbeda, itu juga harus didengar dan diverifikasi secara objektif,” ujarnya.
Menurut Yeremia, evaluasi tidak cukup hanya melihat pada satu bagian pelayanan. Dinas Kesehatan dan pihak terkait juga diminta untuk menelusuri rangkaian pelayanan pasien sejak pertama kali datang ke rumah sakit hingga mendapatkan tindakan medis.
“Saya mendorong Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kejadian ini, termasuk melihat proses triase, waktu penanganan pasien, tindakan medis yang diberikan, kondisi pasien saat datang, hingga komunikasi antara rumah sakit dengan keluarga,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan berarti langsung menyimpulkan telah terjadi kelalaian dalam pelayanan.
Namun, keluhan dari masyarakat juga tidak boleh diabaikan sebelum seluruh fakta diperiksa secara objektif.
“Kita jangan terburu-buru menyimpulkan telah terjadi kelalaian sebelum ada pemeriksaan yang objektif. Tetapi jangan pula mengabaikan keluhan masyarakat,” sambungnya.
Untuk diketahuu, dorongan evaluasi itu disampaikan Yeremia setelah muncul informasi mengenai waktu kedatangan pasien hingga mendapatkan pemeriksaan medis. Berdasarkan kronologi yang disampaikan, Rukmi datang ke RSUD Labuan pada Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 06.30 WIB dan baru masuk ruang inap sekitar pukul 11.00 WIB. Pemeriksaan medis disebut baru dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB dan tidak lama kemudian pasien meninggal dunia.
Yeremia mengatakan, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit, khususnya dalam memastikan pasien dengan kondisi darurat memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat.
“Yang paling utama adalah bagaimana memastikan setiap pasien, khususnya pasien dalam kondisi darurat, mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, aman dan manusiawi,” ujarnya.
Selain evaluasi internal, Yeremia juga meminta manajemen RSUD Labuan membuka komunikasi yang baik dengan keluarga pasien. Penjelasan yang disampaikan, kata dia, harus berbasis fakta medis sehingga persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Ia menilai keterbukaan dalam menjelaskan proses pelayanan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan begitu, keluarga pasien dapat memperoleh penjelasan mengenai apa yang terjadi selama proses penanganan di rumah sakit.
“Bagi saya, evaluasi bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan di Banten semakin baik dan kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.***





