BANTENRAYA.COM – Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa di Provinsi Banten untuk 2027 bakal mengalami peningkatan dari Rp100 juta per desa menjadi sekitar Rp120 juta per desa.
Kendati demikian, hingga menjelang akhir September 2026, baru 538 dari total 1.238 desa yang mengajukan pencairan bantuan tersebut.
Artinya, masih ada sekitar 700 desa yang belum mengurus pengajuan Bankeu Desa. Pemerintah Provinsi Banten memberikan batas waktu pengajuan hingga akhir Oktober 2026.
BACA JUGA: Festival Tunas Bahasa Ibu Sukses Digelar, Asah Siswa Berbahasa Daerah
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Gunawan Rusminto yang mengatakan, pihaknya masih menunggu seluruh desa menyampaikan usulan pencairan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
“Terakhir pengajuan di bulan Oktober, sekarang sudah 538 per 18 September kemarin. Jadi memang masih banyak desa yang belum mengajukan, dan kita akan tunggu sampai semuanya mengajukan,” katanya, Minggu, (27/9/2026).
Gunawan menjelaskan, peningkatan Bankeu Desa tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang optimalisasi berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
Salah satu pemanfaatannya ialah berkaitan dengan program satu desa satu sarjana. Menurut Gunawan, terdapat perubahan dalam pelaksanaan program tersebut. Jika sebelumnya hanya diperuntukkan bagi satu program studi, pada 2027 cakupannya diperluas sehingga sarjana dari berbagai program studi dapat masuk dalam program tersebut.
“Masih (berjalan, program sarjana desa,-red), kemarin sudah dengan (aturan,-red) yang terbaru, perubahannya untuk sarjananya tidak satu prodi kalau dulu hanya satu prodi, sekarang semua prodi bisa, dan sekarang bankeu menjadi Rp120 juta dari sebelumnya Rp100 juta,” ujarnya.
Gunawan menerangkan, selain program sarjana, Bankeu Desa juga diarahkan untuk menopang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah program Pemprov Banten juga harus tercantum dalam penggunaan bantuan tersebut.
Gunawan menyebut, salah satunya program yang harus tercantum adalah Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera. Selain itu, setiap desa juga diwajibkan mengirimkan sarjana penggerak desa.
“Kemudian juga ada program Pemprov Banten yang harus tercantum di bantuan itu, seperti Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera) terus setiap desa wajib mengirimkan sarjana penggerak desanya, dan lainnya,” katanya.
Untuk memastikan bantuan dapat dicairkan, Gunawan mengatakan jika pemerintah desa terlebih dahulu harus mengajukan proposal dan memenuhi persyaratan administrasi. Pengajuan tersebut kemudian diteliti dan diverifikasi oleh DPMD sebelum diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, dana Bankeu Desa akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing desa. Gunawan memastikan pencairan dilakukan dalam satu kali transfer.
“Mekanisme pencairannya sekali, saat ini mengirim proposal pengajuan, kita teliti, kita verifikasi, administrasi, okeh kita kirim ke BPKAD kemudian ditransfer ke rekening desa masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengatakan, Bankeu Desa diberikan untuk memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa di Provinsi Banten.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar dana tersebut digunakan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya. Seluruh desa diharapkan dapat memanfaatkan Bankeu untuk mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.
“Bankeu ini memang untuk memaksimalkan pembangunan di semua desa, jangan sampai anggaran yang diberikan ini digunakan diluar peruntukannya. Jadi semua desa diharapkan bisa terus memaksimalkan pembangunan,” kata Dimyati. ***





