BANTENRAYA.COM – Salah seorang mahasiswa anggota Pecinta Alam SKALA Universitas Al-Khairiyah membawa persoalan lingkungan Kota Cilegon ke hadapan wakil rakyat di Gedung DPR RI, Senin, 21 September 2026.
Pria bernama Tujak ini juga bertindak mewakili Orang Muda Cilegon untuk unjuk aksi dalam momen Hari Keadilan Ekologis bersama WALHI dan komunitas dari berbagai daerah.
Tujak meminta persoalan tata ruang, kualitas lingkungan, dan dampak industrialisasi di Cilegon mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan.
BACA JUGA: Kemenangan Penting Persib Bandung Usai Perjalanan 14 Ribu Kilometer dari Korea Selatan
Dirinya menyoroti persoalan banjir, debu, kekeringan, dan perubahan tata ruang yang menurutnya perlu dilihat sebagai bagian dari dampak perkembangan kawasan industri.
“Di Cilegon, persoalan banjir ketika musim hujan dan debu serta kekeringan ketika musim kemarau perlu dilihat secara menyeluruh,” ujar Tujak.
“Jangan hanya melihat gejalanya, tetapi evaluasi juga kondisi wilayah dari hulu sampai hilir, termasuk perubahan tata guna lahan, daerah resapan, dan sistem drainase,” imbuhnya.
Tujak berpendapat, pemerintah perlu memastikan pembangunan ikut mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Selain Tujak, aspirasi juga disampaikan Pengir, anggota Mahasiswa Pecinta Alam SKALA Universitas Al-Khairiyah lainnya.
Pengir berorasi di depan Gedung DPR RI. Dirinya menegaskan, mahasiswa tidak menolak pembangunan dan investasi, tetapi meminta pengelolaan dampak lingkungan diperkuat.
“Kami tidak anti terhadap pembangunan. Investasi dan kegiatan industri merupakan bagian dari perkembangan Cilegon. Namun, pengelolaan dampak lingkungan perlu diperkuat agar kepentingan ekonomi berjalan seimbang dengan perlindungan ruang hidup masyarakat,” katanya.
Pengir menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon 2020 sampai 2040. Menurutnya, tata ruang harus menjadi instrumen untuk mengendalikan perkembangan kawasan industri sekaligus menjaga kondisi ekologis wilayah.
Pengir meminta agar kualitas udara Cilegon dipantau secara terbuka melalui data pengukuran yang dapat diakses masyarakat.
“Kami melihat persoalan kualitas udara perlu mendapat perhatian lebih serius. Aktivitas PLTU dan industri di Cilegon perlu terus dipantau dampaknya melalui data dan pengukuran yang terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Pengir, mahasiswa juga menyoroti keterbukaan informasi ketika terjadi gangguan atau kejadian di kawasan industri.
Informasi mengenai penyebab, hasil pemeriksaan, wilayah terdampak, dan langkah penanganan dinilai penting agar masyarakat mengetahui risiko lingkungan di sekitar mereka.
Tujak dan Pengir menyatakan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan lingkungan Pemerintah Kota Cilegon bersama WALHI dan komunitas masyarakat terdampak.
Bagi mahasiswa Cilegon, pembangunan tidak cukup diukur dari investasi dan pertumbuhan industri. Pemerintah juga dituntut memastikan udara, air, tanah, dan ruang hidup warga tetap terlindungi di tengah perkembangan Cilegon sebagai kota industri. ***





