BANTENRAYA.COM – Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menindaklanjuti setiap kekurangan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama proses pemeriksaan.
Andra menyampaikan, OPD diminta untuk memperbaiki temuan tanpa perlu menunggu hingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
Hal itu disampaikan Andra seusai menghadiri entry meeting pemeriksaan BPK Semester II 2026 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, pada Jumat 4 September 2026.
Dalam agenda entry meeting tersebut, Andra meminta OPD terkait dapat menyiapkan dan menyampaikan seluruh data yang dibutuhkan BPK secara cepat dan lengkap.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan kekurangan data maupun persoalan lainnya, perangkat daerah diminta segera berkoordinasi dan melakukan perbaikan.
“Saya meminta kepada perangkat daerah untuk menyajikan data sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan terus berkoordinasi terhadap kekurangan atau kelengkapan daripada data-data yang ditemukan,” kata Andra.
Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan semata-mata proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
BACA JUGA: Rumah-Kendaraan di Rangkasbitung Diselimuti Abu Vulkanik, BPBD Minta Warga Pakai Masker
Andra juga menegaskan bahwa Pemprov Banten harus terbuka terhadap proses pemeriksaan dan tidak boleh menganggap seluruh pelaksanaan program sudah berjalan sempurna.
“Bagi kami, keberadaan BPK tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kami enggak boleh baperan, kami enggak boleh berpikir bahwa kami sudah sempurna,” ujarnya.
Ia mengatakan, setiap pekerjaan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Termasuk setiap program dan belanja daerah harus benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Andra menyebutkan, dalam pemeriksaan BOSP, pihaknya akan memastikan jika pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara, dalam pemeriksaan infrastruktur, akan mencakup siklus belanja barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Setiap pekerjaan, setiap urusan pemerintah patut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kebermanfaatan dari setiap program dan belanja,” tegas Andra.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Banten Firman Nurcahyadi mengatakan, dalam pemeriksaan kali ini, pihaknya memfokuskan pemeriksaan pada tiga hal, yakni pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), belanja barang dan jasa terkait pembangunan infrastruktur, serta ketahanan energi di Provinsi Banten.
Ia menyampaikan, proses pemeriksaan pendahuluan akan berlangsung selama 32 hari sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci.
“Pemeriksaan ini pemeriksaan pendahuluan 32 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci,” kata Firman.
Untuk proses pemeriksaan pada sektoe infrastruktur, BPK Perwakilan Banten memfokuskan pemeriksaan pada pembangunan jalan dan jembatan serta irigasi. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh siklus pelaksanaan belanja barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kalau kita fokus pada dua hal: infrastruktur jalan dan jembatan, dan irigasi. Cuma dua hal itu aja fokus,” ujarnya.
Sementara, lanjut Firman, untuk pemeriksaan pada sektor ketahanan energi, dilakukan sebagai bagian dari program nasional. Oleh karena itu, pemeriksaan terkait sektor tersebut dilaksanakan oleh seluruh perwakilan BPK di daerah.
Di sisi lain, Firman menilai tindak lanjut Pemprov Banten terhadap hasil pemeriksaan BPK sebelumnya berjalan cukup baik. Ia menyebut sebagian besar rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Dan selama ini Pemerintah Provinsi Banten itu kalau dirata-ratakan itu udah lebih dari 88 persen penyelesaian tindak lanjutnya,” ungkap Firman. ***





