BANTENRAYA.COM – Walikota Cilegon Robinsar menargetkan pendapatan dari sektor pajak kafe dan restoran naik 60 persen. Khusus untuk pajak tersebut akan dinaikan dari Rp47 miliar menjadi Rp75 miliar pada 2026.
Diketahui, pajak kafe dan restoran sendiri masuk sebagai pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Didalam PBJT tersebut terdapat item pajak pajak makanan dan minuman di Kota Cilegon yang ditargetkan mencapai Rp47.548.723.176 dan realisasi pada Juni baru mencapai Rp22.455.084.199 artinya masih ada Rp25.093.638.977 yang harus dikejar Pemkot Cilegon.
Sementara itu, untuk pajak restoran Pemkot menargetkan Rp34.965.610.560 dan baru terealisasi sebesar Rp19.722.206.762,00 atau masih dikejar targetnya sebesar Rp15.243.403.798.
BACA JUGA: Saddil Ramdani Ucapkan Salam Perpisahan di Instagram, Pamit dari Persib Bandung?
Robinsar mengatakan, pihaknya saat sedang melakukan pendataan pelaku usaha kafe dan restoran supaya dapat tertib administrasi dan wajib membayar pajak.
“Kita sedang petakan perihal pajak restoran dan kafe, dan sedang proses pendataan kafe dan restoran juga, karena harus menyetorkan pajak ke kas daerah,” katanya, Jumat 4 September 2026.
Robinsar optimis, pajak yang bersumber dari sektor pelaku usaha kafe dan restoran tersebut dapat meningkatkan nilai PAD.
“Kafe dan restoran baru kan banyak itu sekarang di Cilegon, ini bukan menghambat investasi, tapi semua harus mengikuti tata tertib. Perkiraan PAD naik 60 persen, ya bisa dapat 15 miliar,” tuturnya.
BACA JUGA: Warga Pandeglang Diguyur Bantuan Bedah Rumah, Pemprov Banten Renovasi 27 Unit RTLH
Sementara itu, Pengusaha kafe dan restoran di Kota Cilegon mengeluhkan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait tata cara pembayaran pajak restoran. Mereka menilai, sosialisasi diperlukan agar pelaku usaha memahami mekanisme perhitungan, penyetoran hingga pelaporan pajak daerah.
Pengurus Ana Coffee and Eatry, Sri Wahyuni mengatakan, sebagian pelaku UMKM mengelola usahanya secara mandiri sehingga membutuhkan pendampingan dari dinas terkait.
Menurutnya, sosialisasi secara berkala dapat membantu pengusaha memahami kewajiban perpajakan.
“UMKM itu dikelola manajemen sendiri. Ada baiknya dinas terkait berapa bulan sekali ada sosialisasi,” kata.
Sri menyatakan, sosialisasi tidak hanya diperlukan untuk menjelaskan kewajiban membayar pajak. Namun juga menyangkut tata cara pembayaran, penyetoran hingga standar dalam pelaporan pajak.
“Seperti cara pembayaran, penyetoran seperti apa, atau mungkin ada standarisasi dalam pola pembayarannya,” ujarnya.
Sri mengaku, pengetahuan pelaku usaha mengenai pajak daerah masih minim. Bahkan, bagi sebagian pengusaha yang masih awam, mekanisme perpajakan dinilai cukup sulit dipahami.
“Memang pengetahuan kita soal pajak daerah minim, bahkan dibilang buta. Bagi kita orang awam masih susah,” katanya.
Dia juga menyebut terdapat pelaku usaha yang pernah mendapatkan pemeriksaan, tetapi belum memahami mekanisme perpajakan secara baik. Bahkan, ada pengusaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
“Mungkin pihak terkait supaya kita bisa memahami. Ada juga teman yang kena pemeriksaan, tapi nggak paham dan nggak punya NPWPD,” ungkapnya.
Menurut Sri, persoalan minimnya pemahaman mengenai pajak kemungkinan tidak hanya dialami oleh pihaknya.
“Sosialisasi itu penting, agar pengusaha mengetahui cara pembayarannya, perhitungannya, standarisasinya. Dari dinas terkait entah enam bulan sekali atau setahun sekali ada sosialisasi, di mana ada perubahan kebijakan kita juga tahu,” pungkasnya. ***





