BANTENRAYA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra secepatnya bakal menerapkan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelaku usaha di Kota Cilegon.
Diketahui, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha termasuk kafe-kafe yang belum mengantongi perizinan atau belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Aziz mengatakan, penertiban tersebut dilakukannya dalam upaya menindaklanjuti dari kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Cilegon bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penertiban usaha resto dan kafe di kota Cilegon.
BACA JUGA: Bawa 130 Kilogram Obat, PMI Banten Kirim Nakes ke NTT Bantu Pengungsi
“Kemarin kan ada teman-teman dari Satpol PP, kemudian masuk OPD terkait yang sudah mai melakukan penertiban perizinan,” katanya, Rabu 2 September 2026.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan segera mulai melakukan penertiban dan pengawasan dengan menyisir sejumlah tempat usaha di Kota Cilegon.
“Penyisiran ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban administrasi maupun perpajakan,” ungkapnya.
Selain untuk tertib administrasi, langkah tersebut dilakukan dalam upaya menambah pengotimalan potensi PAD Kota Cilegon.
“Yang pertama penertiban ini terkait perizinan, dan yang kedua adalah untuk menggali sumber potensi PAD,” terangnya.
Aziz menegaskan, sasaran menambah potensi PAD yakni di sektor tempat usaha seperti restoran dan kafe akan dilakukan dengan serius.
“Diharapkan nanti penertiban ini bukan tempat kemarin saja, tapi termasuk dengan tempat-tempat usaha lain baik itu restoran maupun kafe yang belum terdaftar sebagai wajib pajak,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pelaku usaha yang belum terdaftar agar segera memenuhi kewajibannya melalui proses pendampingan.
“Pelaku usaha segera mendaftarkan wajib pajaknya, termasuk dengan perizinan-perizinan lain seperti dari PBG dan sebagainya,” ungkapnya.
Dengan banyaknya tempat usaha di Kota Cilegon dapat menjadi sumber retribusi bagi Pemkot Cilegon.
“Itu ada potensi untuk retribusi juga, yang pasti penertiban akan terus ya ke tempat-tempat usaha yang lain juga gitu,” terangnya.
Dirinya menilai langkah penertiban dan pendataan tersebut berpeluang memberikan tambahan penerimaan bagi kas daerah.
Pemkot Cilegon juga secara bertahap akan melakukan pengecekan laporan pajak yang disampaikan wajib pajak dengan kondisi usaha di lapangan.
“Bukan hanya perizinan, termasuk pelaporannya juga akan dilakukan pengecekan apakah pelaporannya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan atau tidak,“ tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna mengaku, pihaknya akan membantu dalam mengurus perizinan bangunan bagi pelaku usaha untuk tertib administrasi.
“Semua perizinan bangunan sudah dilakukan by sistem melalui portal SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung),” pungkasnya. ***





