BANTENRAYA.COM – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten bekerja sama dengan Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar Bimbingan Teknis Implementasi Keterbukaan Informasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Perumnas 2, RW 08, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Komisioner KI Provinsi Banten Zulpikar dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal.
Dalam paparannya, Zulpikar menjelaskan, KI memiliki sebagai lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.
BACA JUGA: Pemkot Serang Uji Coba Alat Pengolah Air Hujan Jadi Air Minum Gratis di Alun-Alun
Ia mengatakan, setiap lembaga pemerintah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola informasi publik.
Menurut Zulpikar, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai proses pembangunan yang dilakukan badan publik, termasuk program pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Ini hak Anda untuk tahu, dalam rangka proses pembangunan yang dilakukan badan publik. Bapak ibu tidak perlu takut dan sungkan untuk menanyakan program pembangunan yang dibiayai pemerintah,” kata Zulpikar.
Ia menegaskan, apabila permohonan informasi yang disampaikan masyarakat tidak diberikan oleh badan publik terkait, masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi publik.
“Bapak ibu tidak perlu takut dan sungkan untuk menanyakan program pembangunan yang dibiayai pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal mengatakan, KI Banten memiliki peran dalam menjaga keterbukaan informasi pada lembaga-lembaga yang menerima anggaran negara, termasuk di tingkat RW.
“KI Provinsi Banten adalah lembaga yang menjaga keterbukaan informasi untuk lembaga-lembaga, termasuk RW. Semua lembaga yang menerima anggaran dari negara maka harus melakukan keterbukaan informasi,” ujarnya.
Faizal menegaskan, lembaga yang tidak menjalankan keterbukaan informasi secara aturan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
“Jika ada lembaga-lembaga yang tidak melakukan keterbukaan informasi, maka bisa dilaporkan,” ungkapnya.
Dalam sesi tanya jawab, warga setempat, Zainuddin mempertanyakan cara masyarakat menanyakan penggunaan anggaran kepada pihak terkait. Ia menyebut, persoalan anggaran terkadang dianggap sensitif ketika ditanyakan kepada pihak yang mengelolanya.
“Sebab biasanya pihak-pihak yang ditanyakan soal anggaran itu sensitif,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Zulpikar menjelaskan bahwa informasi mengenai anggaran dapat diminta masyarakat setelah pekerjaan selesai dan telah diaudit sehingga menjadi informasi publik.
Menurut dia, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan informasi publik kepada PPID. Dalam waktu 10 hari kerja, PPID harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
“Apabila dalam 10 hari kerja tidak mendapatkan jawaban, masyarakat dapat mengirimkan surat kedua kepada atasan PPID. Selanjutnya, atasan PPID memiliki waktu 20 hari kerja untuk memberikan jawaban,” ujarnya.
Jika jawaban yang diberikan masih belum memuaskan, lanjutnya, masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada KI Banten.
Zulpikar menambahkan, apabila badan publik tidak menindaklanjuti hasil sidang sengketa informasi publik yang telah diputuskan KI Banten, pejabat badan publik yang bersangkutan dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk dipidanakan atau digugat ke pengadilan. ***





