BANTENRAYA.COM – Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Serang Joko Santoso, menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Rabu 2 September 2026.
Fraksi PDIP menyambut baik nota keuangan perubahan APBD 2026 yang disampaikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, dengan beberapa catatan penting agar anggaran lebih tepat sasaran.
“Kami sampaikan apresiasi kepada Saudari Bupati Serang yang telah menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan, APBD merupakan instrumen untuk menjamin disiplin dalam pengambilan keputusan kebijakan pendapatan dan belanja daerah.
BACA JUGA: Bank DBS Indonesia Jadi 99 Persen Pemegang Saham Pengendali DBS Vickers Sekuritas
“APBD harus disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan landasan administratif yang mengatur prosedur dan teknis penganggaran secara tertib dan taat asas,” katanya.
Joko menuturkan, perubahan APBD dilakukan karena kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis, disesuaikan dengan prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan provinsi.
Tujuannya agar perubahan APBD 2026 lebih realistis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Fraksi PDIP Beri 4 Catatan Kepada Pemkab Serang
Setelah memahami struktur perubahan, Fraksi PDIP menyampaikan empat catatan kepada Pemkab Serang seperti fokus infrastruktur pelayanan publik.
“Bagaimana Saudari Bupati dapat fokus memberikan perhatian khusus memenuhi minimal 40 persen belanja infrastruktur pelayanan publik yang sangat relevan dengan kebutuhan rakyat di lapangan,” ujarnya.
Dengan waktu tersisa tahun 2026, fraksi mempertanyakan apakah target pendapatan dan belanja dapat tercapai.
“Jika tidak, berarti perencanaan di masing-masing OPD masih sangat lemah khususnya pada belanja modal.”
Terkait defisit dan serapan belanja yang belum optimal, PDIP mendorong dilakukan rasionalisasi belanja pada masing-masing OPD. Selain itu, pihaknya juga mendorong terkait skema penempatan pejabat.
BACA JUGA: Super League 2026-2027 Segera Dimulai, Bali United vs PSS Sleman Jadi Laga Pembuka
“Jika Saudari Bupati akan melakukan demosi, mutasi, promosi maupun rotasi, kami berharap agar memperhatikan kapasitas dan kompetensi,” ujarnya.
Joko menyebut pembahasan rancangan perubahan APBD akan dilanjutkan di Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, serta di komisi-komisi bersama OPD mitra kerja.
“Fraksi PDI Perjuangan menyadari dokumen ini perlu dibahas secara bersama agar perubahan APBD 2026 benar-benar mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” katanya. ***





