BANTENRAYA.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait isu Kepala Desa Undar Andir Khusni Mubarok yang diduga terjerat kasus Narkoba.
Dengan demikian, status kepala desa Undar-andir tersebut masih tetap aktif untuk menjalankan tugasnya.
Pernyataan Kepala DPMD Kabupaten Serang Soal Kades Undar Andir
Kepala DPMD Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi untuk memberikan kesimpulan.
BACA JUGA: PT Kaishun Jadi Penyebab Banjir, Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Panggil Perusahaan
“Sampai hari ini saya secara formal belum dapat tembusan tentang soal itu. Belum ada informasi secara formalnya. Jadi statusnya masih tetap Kades,” ujarnya, Selasa 1 September 2026.
Ia menjelaskan, meskipun kepala desa belum diberhentikan, pelayanan di desa tidak akan terganggu. Tugas administrasi pemerintahan desa dapat di-handle oleh Sekretaris Desa.
“Kalau administrasi enggak, nanti kan bisa administrasinya di-handle oleh Sekdes. Yang paling penting yang saya jaga adalah pelayanan administrasi pemerintahan desa tidak boleh terhambat,” katanya.
Rudy menuturkan, pihaknya tidak bisa menerbitkan SK pemberhentian sementara tanpa dasar hukum yang jelas dari kepolisian.
BACA JUGA: Truk Langgar Jam Operasional, Satlantas Polres Pandeglang Hanya Berikan Imbauan dan Teguran
“Kalau saya mau bikin sekarang pemberhentian yang bersangkutan dasarnya apa? Jadi kita tunggu saja administrasinya, teman-teman dari kepolisian masih proses,” jelasnya.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh Kepala desa di Kabupaten Serang berhati-hati agar tidak terjerat kasus, khususnya narkoba.
“Saya mohon dengan hormat kepada semua kawan-kawan di desa hati-hati. Karena persoalan ini sangat sulit kita bendung dan sangat sulit kita perbaiki. Jangan sampai terjebak pada persoalan yang hubungannya dengan narkoba,” paparnya.
Rudy menegaskan DPMD tidak akan mentoleransi kasus narkoba karena merupakan pelanggaran hukum yang bersifat extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.
BACA JUGA: Puluhan Warga Pabean Sakit, Lurah Menduga dari Aktivitas Tambang di Perbatasan Bojonegara
“Kalau sudah terbukti, ditetapkan sebagai pengguna, itu enggak ada ampun lagi. Langsung. Karena merupakan pelanggaran hukum yang bersifat extraordinary crime,” tuturnya.
Ia menjelaskan, konsekuensi hukum jika kepala desa tersebut nantinya terbukti bersalah, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi.
“Kalau sampai terbukti diberhentikan, dia enggak boleh nyalon. Desanya nanti gabung Pilkades 2027,” ujarnya. ***





