BANTENRAYA.COM – Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman menyatakan dukungannya terhadap wacana pengalihan status dan pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Menurut Muji, kebijakan tersebut berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal bagi Pemerintah Kota Serang. Hal itu dinilai penting mengingat kapasitas APBD Kota Serang masih terbatas.
“Mendukung, sangat mendukung. Karena ada kelonggaran APBD Kota Serang. Kita ketahui bahwa APBD Kota Serang kecil,” kata Muji saat dihubungi, Jumat 28 Agustus 2026.
BACA JUGA: Kekeringan Makin Meluas, BPBD Kabupaten Serang Distribusikan 114 Ribu Liter Air Bersih
Muji menyebut wacana pengambilalihan pembiayaan guru oleh pemerintah pusat sebelumnya telah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ketika dirinya mengikuti retreat Ketua DPRD se-Indonesia.
Dalam penyampaiannya, wacana tersebut bahkan tidak terbatas pada guru PPPK. Menurut Muji, pemerintah pusat juga membahas kemungkinan pengambilalihan PPPK secara keseluruhan.
“Wacana guru diambil alih oleh pusat juga sudah disampaikan oleh Mendagri waktu saya retreat. Bahkan bukan cuma guru saja, PPPK juga,” ucapnya.
Muji menilai, apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, anggaran daerah yang selama ini digunakan untuk membayar gaji PPPK dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sejumlah sektor yang dinilai dapat memperoleh dukungan dari ruang fiskal tersebut antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Jika wacana itu terjadi, anggaran APBD bisa diperuntukkan untuk pelayanan dasar masyarakat, misalnya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” ujar Muji.
Ia menambahkan, pemindahan pembiayaan gaji guru PPPK dari APBD ke APBN juga dapat memberikan keleluasaan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan penggunaan anggaran untuk kebutuhan pembangunan daerah. (ADV) ***





