BANTENRAYA.COM – Pemuda Berdampak menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan belanja modal Pemkot Tangerang Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Pemuda Berdampak menemukan sejumlah permasalahan dalam belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Nilai persoalan yang disoroti mencapai sekitar Rp4,17 Miliar (M).
Temuan tersebut mencakup persoalan dalam proses pemilihan penyedia pada sejumlah paket pekerjaan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
BACA JUGA: IKEA dan Wonderwhy Bongkar Rahasia Kamar Tidur Nyaman di Ruang Sempit
Kemudian serta adanya kekurangan volume maupun ketidaksesuaian pekerjaan pada sejumlah proyek di lingkungan Perkimtan dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Bagi Pemuda Berdampak, temuan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif.
Anggaran yang digunakan merupakan uang publik yang seharusnya dikonversi menjadi pembangunan dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Tangerang.
BACA JUGA: Hadapi Hoaks di Medsos, Kuadranesia Institute Adakan Workshop Redaksi Digital dan Jurnalisme
Pemuda Berdampak: Ini Uang Rakyat, Bukan Sekadar Angka di Laporan
Founder Pemuda Berdampak, Bagas Yulianto menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk membuka persoalan pengelolaan anggaran secara transparan kepada masyarakat.
“Kami menghormati proses pemeriksaan BPK dan tentu tidak ingin mendahului proses hukum dengan memberikan vonis kepada pihak tertentu,” katanya di Tangerang.
Selanjutnya, Ia mengungkapkan, saat lembaga pemeriksa negara menemukan persoalan dalam penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah, pemerintah tidak boleh hanya berhenti.
“Tetapi ketika lembaga pemeriksa negara menemukan persoalan dalam penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan akan melakukan perbaikan. Publik berhak mengetahui bagaimana tindak lanjutnya,” tambahnya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi momentum bagi Pemkot Tangerang untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan pembayaran pemerintah benar-benar sebanding dengan volume dan kualitas pekerjaan di lapangan.
Dalam laporan yang diberitakan oleh BPK menemukan adanya penyedia yang memasukkan penawaran pada dua paket pekerjaan secara bersamaan dengan menggunakan peralatan utama yang sama.
BPK juga mencatat adanya persoalan terkait dokumen dukungan material pada proses pengadaan.
Temuan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar publik dapat memahami bagaimana proses evaluasi dan penetapan pemenang dilakukan.
4 Desakan Pemuda Berdampak
Atas persoalan tersebut, Pemuda Berdampak Seluruh Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kota Tangerang:
1. Mendesak Pemerintah Kota Tangerang membuka secara transparan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK terkait temuan Tahun Anggaran 2025.
2. Mendesak agar setiap kelebihan pembayaran yang terbukti sesuai hasil pemeriksaan segera dipulihkan ke kas daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
3. Meminta Inspektorat dan aparat pengawasan terkait memperkuat pemeriksaan terhadap proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran proyek pemerintah agar persoalan serupa tidak berulang.
4. Meminta Pemkot Tangerang memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat mengenai progres tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk pemulihan keuangan daerah dan langkah perbaikan tata kelola.
Kritik Bukan Serangan Politik
Bagas menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi Wali Kota Tangerang maupun pihak tertentu.
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam negara demokrasi.
Pemerintah yang baik bukan pemerintah yang tidak pernah mendapatkan kritik, melainkan pemerintah yang mampu menjawab kritik dengan data, membuka informasi, memperbaiki kesalahan, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kami sedang mempertanyakan bagaimana uang rakyat dikelola dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkannya. Jika memang terdapat kekeliruan administratif, perbaiki. Jika ada kelebihan pembayaran, kembalikan. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan pembangunan secara fisik, tetapi kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” tegas Bagas Yulianto.
Pemuda Berdampak juga mengajak masyarakat Kota Tangerang untuk terus mengawal APBD dan pembangunan daerah secara kritis, objektif, serta berbasis data.
Sebab, anggaran daerah bukan milik pemerintah. APBD adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. ***





