BANTENRAYA.COM – DPRD Kabupaten Pandeglang memberikan teguran kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak hadir saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Teguran ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Pandeglang penyampaian laporan Badan Anggaran pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban, persetujuan, dan penyampaian pendapat akhir Bupati Pandeglang atas persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2025, Kamis, 23 Juli 2026.
DPRD Pandeglang meminta Bupati Raden Dewi Setiani memberikan teguran kepada Kepala OPD yang sering kali mangkir pada saat rapat pembahasan anggaran.
Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan akuntabilitas eksekutif
“DPRD menyarankan ibu Bupati menegur OPD dan TAPD yang tidak hadir pembahasan APBD,” kata Muslim Taufik, Plt Sekwan Pandeglang, dalam penyampaian laporan Badan Anggaran Pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban, dan persetujuan pelaksanaan APBD 2025.
BACA JUGA: Lelang BMD Milik Pemprov Banten Laris Manis, Penawaran Tembus 10 Kali Lipat
Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani memberikan, apresiasi kepada DPRD Pandeglang atas sinergitas dalam pembahasan APBD. Pemerintah Daerah berkomitmen menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan disahkannya Perda APBD, diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” paparnya. ***





