BANTENRAYA.COM – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon menargetkan penerapan aplikasi pajak digital berupa Aplikasi Online Restoran dan Sumber Pajak Daerah Lainnya (Persada) serta Virtual System of Payment (VeSOP) mulai September 2027.
Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengawasan transaksi pajak secara elektronik sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Pernyataan Plt Kepala BPKPAD Kota Cilegon
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Syafrudin mengatakan, digitalisasi pajak menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Melalui sistem yang terintegrasi, setiap transaksi wajib pajak dapat dipantau secara real time.
BACA JUGA: Tak Hanya Pinjol, OJK Minta Warga Kepulauan Seribu Waspadai Modus Judol yang Makin Beragam
“Kami berharap pada September nanti software sudah terintegrasi. Dengan begitu setiap transaksi wajib pajak bisa terpantau karena selama ini kendala utama kami adalah keterbatasan data,” katanya, Jumat (17/7).
Menurut Syafrudin, penerapan Persada dan VeSOP akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi penerimaan pajak besar, seperti restoran, hotel, reklame, parkir, dan pajak air tanah.
“Potensi kebocoran tentu ada. Karena itu sektor-sektor seperti restoran, hotel, reklame, parkir, dan air tanah akan menjadi perhatian khusus agar penerimaan benar-benar sesuai dengan potensi yang ada,” ujarnya.
Meski tidak merinci nilai potensi kebocoran yang dimaksud, Syafrudin optimistis sistem digital tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
Ia juga mengungkapkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon hingga akhir Juni 2026 telah mencapai sekitar Rp423 miliar atau sekitar 40 persen dari target PAD tahun ini sebesar Rp972 miliar.
“Realisasi kita sudah mencapai Rp423 miliar dari target Rp972 miliar. Saya pikir ini cukup bagus untuk semester pertama,” tuturnya.
Menurutnya, capaian tersebut masih sesuai dengan target yang telah direncanakan. Bahkan, pihaknya optimistis penerimaan daerah akan meningkat pada semester kedua karena sejumlah jenis pajak daerah biasanya mengalami kenaikan signifikan mulai Agustus hingga akhir tahun.
“Tugas kita adalah mengintensifkan pajak daerah. Pengendalian dan pengawasan terhadap wajib pajak akan terus diperkuat, sekaligus mencari wajib pajak baru agar penerimaan daerah terus meningkat,” ucapnya.
BACA JUGA: Rangkaian HUT RI ke-81, Calon Paskibraka Kecamatan Cikande Jalani Cek Kesehatan Gratis
Sebelumnya, Walikota Cilegon Robinsar menjelaskan, kerja sama penerapan Persada dan VeSOP merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi penerimaan pajak.
“Kerja sama ini merupakan langkah nyata kami dalam meningkatkan PAD. Kami melihat keberhasilan Kota Malang dalam mengelola sektor pendapatan berbasis digital dan berharap penerapan sistem serupa di Kota Cilegon dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sekaligus menciptakan tata kelola pajak yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Robinsar menilai keberhasilan aplikasi Persada di Kota Malang dapat menjadi referensi bagi Kota Cilegon untuk memaksimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergarap optimal.
“Kami ingin belajar, bukan hanya disebut memang capaiannya juga sangat luar biasa. Ini bisa menjadi titik untuk mengoptimalkan PAD,” katanya.
BACA JUGA: Wakil Walikota Tangerang Buka Halal Fest 2026, Apresiasi MUI yang Gerakkan Industri Halal
Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi penagihan pajak dan piutang daerah. Ia meminta seluruh petugas pajak maupun organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil untuk tidak memberikan ruang kompromi dalam menjalankan tugasnya.
“Pertama kita jangan pernah mau berkompromi ketika melaksanakan penagihan piutang,” tegasnya.
Fajar menambahkan, seluruh proses penagihan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik kepada pelaku usaha maupun sektor industri.
“Harus niat tulus, jangan berkompromi. Apa yang menjadi hak masyarakat Cilegon harus diperjuangkan. Misalnya ada industri membangun, ya harus membayarkan kewajibannya sesuai aturan,” pungkasnya. ***





