BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan program perlindungan jaminan sosial bagi 32.600 pekerja rentan di seluruh desa.
Program ini merupakan wujud komitmen Pemkab Serang dalam memberikan kepastian perlindungan kepada kelompok rentan dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, program ini menyasar 100 pekerja rentan di setiap desa di Kabupaten Serang dengan pembiayaan program bersumber dari kolaborasi APBD dan APBDes.
“Ini dalam rangka memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan atau pekerja rentan yang ada di wilayah Kabupaten Serang,” ujarnya, Selasa 14 Juli 2026.
BACA JUGA: Bupati Serang Salurkan BHPRD yang Tertunda, Dibayarkan Selama 3 Tahun Berturut-turut
Ia menjelaskan, saat ini baru 40 persen dari total pekerja rentan yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan jumlah tersebut akan ditambah dengan melihat kekuatan fiskal.
“Kami maunya memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Ke depan kami lihat dari anggaran fiskal yang ada,Semoga bisa ditingkatkan,” katanya.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Agung Nugroho mengatakan, pekerja rentan yang terdaftar dalam program ini akan mendapatkan dua perlindungan dasar yakni jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja.
“Ini dua perlindungan dasar untuk pekerja rentan di Kabupaten Serang. Perlindungannya selama 1 tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program tersebut bisa menjadi contoh yang baik untuk diterapkan di daerah lain khususnya yang memimiliki pekerja rentan dengan jumlah banyak.
“Praktik baik di Kabupaten Serang ini akan kami replikasi di tingkat nasional agar bisa diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.
Terkait keamanan dana, BPJS Ketenagakerjaan memastikan cadangan klaim dalam kondisi aman.
“Aman, sangat aman. Cadangan klaimnya sangat aman. Ketahanan dan dananya kami sangat aman,” jelasnya. (andika)***





