BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengalokasikan anggaran Rp11,4 miliar untuk tunjangan perumahan 50 anggota DPRD Lebak.
Anggaran itu dibebankan pada APBD Lebak tahun 2026. Disebutkan, tujuan pemberian tunjangan perumahan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lebak nomor 14 tahun 2022 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Lebak, pimpinan dan anggota mendapatkan besaran tunjangan berbeda setiap bulannya.
BACA JUGA: Lagi Bad Mood? Coba Aktivitas Me Time Low Cost Ini agar Kembali Semangat
Ketua DPRD Lebak misalnya, berhak mendapatkan tunjangan rumah per bulan sebesar Rp19,45 juta. Kemudian wakil ketua sebesar Rp17,5 juta serta anggota sebesar Rp14,3 juta.
Lantas, berapa rata-rata harga properti di Kabupaten Lebak? Berdasarkan penelusuran dari berbagai platform pasar properti digital seperti rumah123.com dan lamudi.co.id, menunjukkan harga rumah kluster menengah berada di rentang Rp390 juta hingga Rp900 juta.
Lokasinya juga berada di kawasan strategis, transit oriented, seperti seperti di wilayah Kecamatan Maja hingga pusat kota di Rangkasbitung.
BACA JUGA: Safari Literasi Jawa Sambangi 24 Kota, Duta Baca Indonesia Siapkan Generasi Penulis dari Daerah
Dari besaran tunjangan yang diterima para anggota DPRD sendiri, rata-rata anggota DPRD Lebak bisa mengantongi Rp230,4 juta per tahun atau setara Rp1,5 miliar untuk satu periode jabatan atau lima tahun untuk tunjangan rumah tersebut.
Angka akumulasi itu bahkan lebih besar dari harga riil membeli satu unit rumah komersial menengah ke atas baru secara tunai di pusat kota Rangkasbitung.
Ironisnya lagi jika kita melihat harga unit rumah bertipe subsidi atau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Jika melihat Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) milik Kementerian PU dan BP Tapera, harga rumah subsidi di Lebak rata-rata dipatok Rp185 juta.
Alokasi dana yang sifatnya habis untuk uang sewa bulanan ini tentu sangat kontras di tengah perjuangan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Lebak yang harus mencicil belasan tahun demi mendapatkan rumah mandiri berharga murah. ***





