BANTENRAYA.COM – Program Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta gratis diprediksi menghabiskan anggaran Rp16 miliar lebih pada 2027 nanti.
Dari alokasi program SD dan SMP swasta gratis tersebut, per siswa diproyeksikan mendapatkan beasiswa sebesar Rp2,4 juta per tahun.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Heni Anita Susila menjelaskan, perkiraan anggaran untuk SD dan SMP swasta gratis akan menghabiskan Rp16 miliar untuk setahun.
BACA JUGA: Dindikbud Kota Serang Larang Satuan Pendidikan Jual Seragam Sekolah dan Pungutan Biaya Siswa Baru
“Estimasi hampir 7 ribu untuk siswa SD dan SMP swasta. Per siswa Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Kami estimasi Rp16 miliar anggarannya,” katanya, Selasa 7 Juli 2026.
Heni menuturkan, andai jika fiskal daerah tak memungkinkan maka program tersebut untuk tahap awal akan diterapkan pada siswa baru di tingkap SMP.
Artinya, beasiswa tak akan diberikan kepada siswa SMP yang tahun ini akan mengenyam pendidikan di kelas 8 dan 9.
BACA JUGA: MPLS 2026 Kapan? Cek Jadwal Lengkap dari SD hingga SMA di Sini!
“Jadi untuk yang mendaftar baru saja, itu kalau anggaranya tidak cukup. Namun, jika anggaran cukup nanti bisa seluruhnya mendapatkan beasiswa,” ujarnya.
Heni mengungkapkan, adanya program sekolah swasta gratis juga sebagai upaya agar anak tidak putus sekolah karena terbatasnya kuota sekolah negeri.
“Jadi nanti alternatif pilihan sekolah selain negeri juga ada swasta dalam pendaftaran murid baru,” ucapnya.
Heni mengatakan, tidak semua sekolah swasta yang akan mendapatkan. Atas dasar itu, akan ada seleksi dan verifikasi.
“Ini akan kembali membuat sekolah swasta bergairah lagi. Namun, tentu tidak semuanya karena ada yang punya standar cukup mahal,” paparnya.
Sebelumnya, Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat. Dimana, kebanyakan ingin menyekolahkan ke negeri karena gratis.
“Pada 2027 nanti Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Robinsar-Fajar akan menjalankan program SD dan SMP gratis. SPP-nya akan dibayarkan oleh pemerintah agar masyarakat Cilegon tidak melulu fokus ke sekolah negeri,” ujarnya.
Robinsar menegaskan, ingin anak yang bersekolah di swasta juga tidak lagi takut terbebani oleh biaya SPP yang memberatkan.
“Nanti sekolah-sekolah akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi memang tidak semuanya, hanya sekolah yang memenuhi ketentuan yang akan mendapatkan bantuan program SPP gratis,” ujarnya.
Robinsar menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun. Termasuk, diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di Kota Cilegon.
“Kami ingin meringankan biaya pendidikan masyarakat, mencerdaskan anak-anak Cilegon, menjalankan program wajib belajar sembilan tahun, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah ataupun ijazahnya tertahan karena persoalan biaya,” pungkasnya. ***





