BANTENRAYA.COM – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mencapai Rp 73,1 miliar.
Silpa APBD Kota Serang akan dialokasikan diantaranya untuk pembayaran TPP PPPK Penuh Waktu dan BPJS PBI.
Silpa capai Rp 73,1 miliar ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang tanggapan atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis 18 Juni 2026.
BACA JUGA: 5 Pejabat Bakal Berebut Kursi Sekda Kota Cilegon, Proses Pemilihan Gunakan Manajemen Talenta
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Serang didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Muhammad Farhan Azis dan anggota DPRD Kota Serang.
Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia dan sejumlah pejabat Pemkot Serang pun ikut mengikuti tersebut.
Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, Silpa Rp 73,1 miliar lantaran ada peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, sehingga memunculkan Silpa bukan karena perencanaannya yang kurang presisi.
“Jadi peningkatan pendapatannya meningkat, kemudian dia bisa efisien. Ya kalau memang bisa efisien kan berarti kan ada Silpa. Jadi positif,” ujar Agis, kepada Bantenraya.com.
Ia menuturkan, Silpa rencananya akan diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan prioritas Pemkot Serang.
“Karena banyak pekerjaan rumah (PR) kita ya selain tadi pembangunan, khususnya infrastruktur kayak jalan, drainase, lampu PJU, beberapa fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ucap dia.
Agis mengaku pihaknya akan mengoptimalkan Silpa untuk mendukung seluruh program Pemkot Serang yang sudah direncanakan khususnya di tahun 2026.
“Jadi sudah ada peruntukkannya,” katanya.
Kepala BPKAD Kota Serang Ina Linawati menegaskan, Silpa terjadi bukan karena masalah perencanaan yang tidak presisi.
“Bukan. Tadi kan kita bicaranya adalah / capaian posisinya untuk pendapatan 97 persen ya? Jadi, memang tidak sampai melampaui 100 persen 97 persen. Artinya tapi posisi menargetnya sudah cukup amat optimal untuk dapat mencapai,” ujar Ina, kepada Bantenraya.com.
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan sudah mencapai 97 persen, sementara belanja sudah 93 persen, dan kemudian ada Silpa 73 persen.
Ina membeberkan, di dalam Silpa tersebut nanti akan diperuntukkan senilai Rp 28 miliar seperti ada retensi, pengembalian dari bantuan keuangan di tahun berjalan ini.
“Kemudian belum lagi ada beberapa pembiayaan harus kita alokasikan di perubahan ini. Seperti ada PPP Penuh Waktu kita juga masih 1 bulan kita belum bayarkan. Artinya masih belum kita anggarkan. Kemudian juga ada terkait dengan BPJS. Kita masih punya hutang BPJS PBI. Nah itu peruntukkannya,” beber dia. ***





