BANTENRAYA.COM – Walikota Serang Budi Rustandi mengusulkan agar besaran denda tempat hiburan malam atau THM ilegal maksimal senilai Rp 5 miliar.
Sanksi berat diperlukan agar para pengusaha THM ilegal berpikir ulang sebelum melanggar aturan.
Usulan sanksi berat disampaikan Budi Rustandi menyusul ramainya sorotan publik terkait audiensi antara Satpol PP dan Ketua DPRD Kota Serang mengenai penertiban THM.
“Kalau bisa dendanya Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar supaya mereka takut dan jera,” ujar Budi, ditemui di Setda Puspemkot Serang, Senin 8 Juni 2026, kepada Bantenraya.com.
Ia menjelaskan, polemik penertiban THM justru memperlihatkan lemahnya regulasi dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat (PUK) yang saat ini masih berlaku.
BACA JUGA: Pastikan Program Presiden Prabowo Lancar, Andra Soni Targetkan Sekolah Rakyat Segera Beroperasi
Karena itu, Pemkot Serang tengah menyiapkan revisi perda agar sanksi terhadap pelanggar bisa lebih berat dan memberikan efek jera.
Budi menilai, selama ini penindakan terhadap pelanggaran THM maupun peredaran minuman keras hanya berujung pada tindak pidana ringan (tipiring) dengan denda yang dinilai terlalu kecil.
“Kalau maksimal dendanya hanya Rp 50 juta, bahkan bisa diputus hakim cuma Rp 5 juta atau Rp 10 juta, mereka pasti mampu bayar. Tidak ada efek jeranya,” jelas dia.
Selama ini, kata dia, Satpol PP sudah berkali-kali melakukan razia hingga menyita ribuan botol minuman keras.
Namun hasil penindakan dinilai sia-sia karena kasus akhirnya hanya diproses sebagai tipiring.
BACA JUGA: SPPG Serang 2 Berhenti Beroperasi Sementara, MBG di 11 Sekolah Terdampak
“Saya sampai capek. Sudah mengintai, menangkap, menyita 17 ribu botol, ujung-ujungnya cuma tipiring,” ungkapnya.
Budi mengatakan, Pemkot Serang kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas revisi perda agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Revisi perda segera rampung agar aparat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak pelanggaran dan memberikan hukuman yang benar-benar menimbulkan efek jera,” tegas Budi.
Ia membantah revisi perda dilakukan untuk melegalkan tempat hiburan malam ataupun peredaran minuman keras.
“Bukan untuk melegalkan, tapi memperkuat aturan supaya penindakan lebih tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
BACA JUGA: Pastikan Program Presiden Prabowo Lancar, Andra Soni Targetkan Sekolah Rakyat Segera Beroperasi
Budi mengaku telah memanggil Kepala Satpol PP untuk meminta penjelasan langsung terkait pertemuan tersebut.
Ia memastikan tudingan yang beredar di media sosial soal adanya permainan dalam proses penertiban tidak benar.
“Saya pastikan tidak ada sedikit pun permainan Satpol PP Kota Serang dengan pelaku usaha THM. Saya yang menjamin langsung,” kata Budi.
Budi juga menegaskan karaoke di Kota Serang harus tetap berkonsep karaoke keluarga dan tidak boleh menjual minuman keras, termasuk di tempat wisata maupun warung jamu yang kedapatan menjual miras ilegal. ***





