BANTENRAYA.COM– Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Bupati memberi usul agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melakukan perampingan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Perampingan sendiri menyasar pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menciptakan efektif kerja dan efisiensi beban anggaran.
“Tujuannya ya jelas untuk menciptakan pemerintahan yang ramping tapi kaya fungsi sesuai dengan rekomendasi kemarin,” kata Ketua Pansus, Muammar Adi Prasetya dihubungi, Minggu, 7 Juni 2026.
BACA JUGA: Bisnis Tour dan Travel Wisata di Lebak Terpuruk, Calon Wisatawan Batalkan Perjalanan ke Luar Negeri
Muammar memaparkan sejumlah OPD yang harus dirampingkan. Seperti penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahan Pangan.
Selanjutnya dia ingin agar Disbudpar turut menyertakan Pemuda dan Olahraga hingga penggabungan Dinas UMKM dan Disperindag.
Selain itu, dia menyebut terdapat sejumlah bidang yang kurang efektif keberadaannya.
“Di Dinas KB itu kan ada satu bidang yang hanya memiliki satu kasi dan empat staff. Kan mubazir itu lebih besar biaya gajinya. Artinya SOTK ini termasuk ke bidang-bidangnya,” terang dia. Muammar berharap, rekomendasi perampingan SOTK di Pemkab Lebak ini bisa segera di kaji.
Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya menyetujui rekomendasi itu terlebih jika SOTK menyasar pada OPD yang kurang efektif dan produktif.
Menurutnya jika SOTK berjalan lancar, tata kelola Pemkab Lebak bisa menjadi lebih kuat efektif dan efisien.
“Kita memang kalau bicara tentang OPD, artinya untuk apa ada OPD bila tidak ada kegiatan, sangat mengapresiasi (usulan perampingan SOTK),” kata Hasbi saat diwawancara di DPRD Lebak belum lama ini.
Namun, meskipun demikian, usulan tersebut tidak bisa begitu saja dilaksanakan.
Ia menegaskan, perlu ada kajian terlebih dahulu sebelum wacana perampingan itu benar-benar direalisasikan.
“Saya setuju tapi kan kita juga harus mengkaji walaupun itu hak preogratif saya,” terangnya.
Hasbi mengatakan, kajian terhadap rencana perampingan OPD harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Ia menyebut, rencananya akan ada satu hingga dua OPD yang akan dilebur menjadi satu dalam perampingan tersebut.
“Kita harus mengkaji posisi-posisi yang tidak strategis, artinya yang produktif sehingga sudah ada dalam pikiran saya satu atau dua OPD yang akan kita rampingkan,” jelasnya.
Kemudian saat ditegaskan mengenai progres kajian rencana perampingan SOTK, Hasbi menegaskan hingga saat ini Pemkab Lebak masih melakukan kajian teknis serta konsultasi dengan Badan Kepegawaian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Masih dibahas dengan beberapa termasuk dengan Badan Kepegawaian dan Kemendagri begitu,” ujarnya. (aldi) ***





