BANTENRAYA.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon belum bisa memberikan kepastian terkait nasib para guru honorer di 2027 mendapat.
Untuk bisa memastikan kelanjutan para guru honorer, mereka hingga kini masih tunggu keputusan pemerintah pusat
Diketahui, guru honorer dikabarkan tak lagi diakomodasi sehingga tak lagi dapat mengajar di sekolah negeri di wilayahnya masing-masing.
BACA JUGA: Sekjen PDIP Buka Bulan Bung Karno di Rangkasbitung, Bupati Lebak Tak Hadir
Berdasarkan data Dindikbud Kota Cilegon, adapun jumlah guru honorer yang ada di Kota Cilegon berjumlah 260 orang.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila menegaskan, pihaknya tak akan merumahkan ratusan guru honorer di Kota Cilegon.
“Tidak ada penghapusan guru honorer, saat ini Kemendikdasmen, BKN, dan Menpan RB sedang mencari solusinya,” tegasnya kepada awak media saat ditemui di Aula Setda Cilegon, Selasa 2 Juni 2026.
BACA JUGA: 5 Aplikasi Pembersih Android yang Bisa Membuat HP Terasa Lebih Ngebut
Ia menuturkan, untuk keputsuan akhirnya sampai saat ini pihaknya mengaku masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Mekanismenya seperti apa kita tunggu dari pemerintah pusat. Bukan berarti diberhentikan atau dirumahkan,” jelasnya.
Kata dia, tak mungkin sampai akhir Desember 2026 pemerintah tak memiliki solusi untuk para guru honorer.
“Masih tunggu keputusan pusat, gak mungkin sampai Desember 2026 gak ada solusi,” ujarnya.
Heni mengimbau, kepada seluruh guru honorer tak perlu khawatir mengenai isu tersebut jika belum ada keputusan yang jelas.
“Pemerintah sedang mencari solusi bagaimana untuk guru-guru honorer ini, gak akan dirumahkan,” pintanya.
Menurutnya, guru honorer justru sangat membantu dan dibutuhkan di sekolah-sekolah untuk mengajar.
“Sebetulnya guru honorer itu sangat membantu di sekolah-sekolah, tetap dibutuhkan oleh pihak sekolah,” paparnya.
Mengenai pengupahan untuk guru honorer bukan melalui honor daerah (Honda), tetapi terdapat 2 skema.
Melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) 20 persen, dan menggunakan hasil sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Kalau guru yang non ASN itu pengupahannya dari alokasi dana BOS, dan yang sudah lulus mendapatkan tunjangan sertifikasi bisa mencapai Rp 2 juta,” tuturnya.
Heni memastikan tak akan ada kagi guru honorer di sekolah negeri yang ada di Kota Cilegon sesuai aturan dari pemerintah pusat.
“Yang pasti gak ada yang dirumahkan, dan gak ada lagi rekrutmen PPPK, tapi nanti dari rekrutmen CPNS,” tandasnya. ***





